Wacana Tarif KRL Berbasis NIK, Jokowi: Enggak Tahu, Belum Dibahas di Rapat

JAKARTA, investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui belum tahu terkait wacana mengubah skema pemberian subsidi KRL Jabodetabek atau commuter line berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Jokowi menegaskan sampai saat ini belum menggelar rapat kabinet untuk membahas wacana tersebut.

“Saya enggak tahu, karena belum ada rapat mengenai hal itu,’ tegas Jokowi kepada wartawan seusai peresmian Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak RS Persahabatan Jakarta Timur, Jumat (30/8/2024).

Jokowi pun belum mengetahui permasalahan di lapangan terkait hal tersebut. “Belum tahu, saya belum tahu, masalah di lapangan seperti apa,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK masih dalam pembahasan. Rencana penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK merupakan bagian upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran.

“Untuk memastikan agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, saat ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan,” jelas Risal dalam pernyataan tertulis, Kamis (29/8/2024).

Adapun wacana pemberian subsidi untuk KRL Jabodetabek berbasis NIK tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang telah diserahkan pemerintah ke DPR untuk dibahas bersama. Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 4,79 triliun.

Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek. “Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek,” tulis Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.

Editor: Prisma Ardianto