Aturan Tambang Perlu Penyesuaian untuk Keberlangsungan Hilirisasi

Rachmat mengakui banyak tantangan yang harus dihadapi untuk membangun hilirisasi tambang. Tantangan yang dimaksud bahkan bukan cuma membangun downstream industry, tetapi juga menyiapkan energi pendukungnya yang tentu bakal semakin bertambah. Lebih dari itu, berbagai kebijakan pendukung dibutuhkan, termasuk aturan terkait industri tambang hingga ekosistem hilirisasi tambang secara menyeluruh.

“Harapan kami, para penambang telah semaksimal mungkin melakukan tugasnya, ke depan mungkin perlu banyak aturan lagi yang dibuat oleh pemerintah untuk memudahkan proses yang bisa membuat kesinambungan dari tambangnya, bukan (cuma) hilirisasinya,” kata Rachmat.

Presiden Direktur PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) ini menuturkan, industri tambang juga perlu dijaga keberlangsungannya untuk program hilirisasi ini dapat berlangsung di masa depan secara berkelanjutan. Masa depan perusahaan tambang tak boleh luput dari perhatian. Karena alasan itu pula, IMA melihat beberapa aturan perlu disesuaikan seperti terkait eksplorasi maupun aspek keuangan.

Selain itu, penegasan aturan umur tambang turut menjadi sorotan IMA. Rachmat bilang, saat ini ada beberapa peraturan yang menyatakan jika suatu perusahaan tambang terintegrasi dengan smelter maka umur tambang bisa disesuaikan. Persoalan lain muncul ketika ada perusahaan yang memang hanya ingin mendirikan smelter, tanpa memiliki tambang. Persoalan lebih lanjut datang kala kebutuhan smelter tinggi, tapi pasokan dari tambang tak mencukupi.

“Jadi tentunya harus dilihat dan benar-benar dilihat bahwa keberlangsungan umur izin tambang harus disesuaikan dengan kemampuan di smelternya. Jangan sampai kemampuan atau serapan dari smelter itu tinggi, tetapi umur dari tambangnya pendek. Ini perlu dilihat untuk memastikan keberlanjutan,” urai Rachmat.

Di beberapa negara, kata dia, selama tambang masih dibutuhkan maka izin tambang tidak dibatasi. Tetapi tambang juga punya kewajiban tambahan lain yang harus dipenuhi seperti kepatuhan mengenai aspek lingkungan dan lain sebagainya.

“Itu salah satu PR yang harus dilihat ke depannya dari pemerintah terkait dengan kesinambungan tambang dan dalam hal ini karena sudah terkait dengan hilirisasi tambang,” ucap Rachmat.

Dia menambahkan, aspirasi dari IMA ini sejatinya sudah disampaikan kepada pemerintah melalui beberapa pertemuan dengan pemerintah belakangan ini. Poin-poin itu akan terus diupayakan industri tambang untuk memastikan keberlangsungannya, sekaligus mendukung program hilirisasi seperti yang diharapkan pemerintah.

Editor: Prisma Ardianto