Pengamat Ungkap Permasalahan Pelabuhan Patimban

JAKARTA, investor.id - Pelabuhan Patimban dinilai belum bisa beroperasi maksimal karena belum adanya fasilitas crane mengangkut bongkar muat kontainer. Hal tersebut diungkapkan, pengamat transportasi dan logistil Bambang Haryo Soekartono yang menyinggung pembangunan Pelabuhan Patimban yang mencapai triliunan rupiah. 

"Masalahnya adalah pertama, Pelabuhan Patimban itu belum memiliki crane, yang digunakan untuk mengangkat peti kemas dari kapal ke dermaga penumpukan peti kemas di pelabuhan," kata Bambang Haryo yang juga Anggota DPR Komisi VII di Jakarta, Jumat (06/12/2024).

Menurutnya, jika mengacu dengan target yang disampaikan, seharusnya pada tahun 2023, Pelabuhan Patimban seharusnya sudah bisa menerima 3,5 juta teus per tahun. Ia menyebutkan dengan biaya pembangunan Pelabuhan Patimban sebesar Rp 43,22 triliun, seharusnya pelabuhan ini sudah memiliki fasilitas crane dan kelengkapan pelabuhan lainnya. 

Sebagai bahan perbandingan, Pelabuhan Kuala Tanjung Medan di Kawasan Industri Kuala Tanjung (KIKT), yang dibangun dengan nilai investasi sekitar Rp 4 triliun, saat ini sudah bisa menerima 80.000 Teus per tahun, dengan target adalah 800.000 teus didukung fasilitas crane yang memadai.

Demikian juga Pelabuhan Makassar New Port, dibangun dengan biaya Rp 5.4 trilliun kapasitas 2.5 juta Teus per tahun saat ini sudah menampung 257.981 Teus per tahun.

"Pelabuhan Patimban dibangun dalam tiga tahap, tahap pertama di 2019 harusnya bisa menampung sekitar 350.000 Teus. Tahap kedua di tahun 2023, bisa menampung 3,75 juta Teus. Sedangkan target penyelesaian di Triwulan III 2024, bisa menampung 7.5 juta Teus, tetapi sampai dengan saat ini, tidak ada satu peti kemas (Teus) pun ada di pelabuhan tersebut, Ya karena crane nya belum ada," ungkapnya. 

Ia menjelaskan, bahwa pelabuhan tersebut juga jauh dari kawasan industri dan memiliki dermaga sepanjang 840 meter sehingga belum mampu menampung muatan dengan volume 21 ribu Teus. "Kapasitas dermaga saja hanya 840 meter sehinga masih jauhdari apa yang diharapkan," ucapnya. 

Di sisi lain, tidak terkoneksinya jalur logistik, antara kawasan industri dengan pelabuhan atau bandara menyebabkan jarak antara Kawasan Industri Subang Smartpolitan dengan Pelabuhan Patimban sekitar 50 kilometer dan dengan Pelabuhan Internasional Kertajati juga juga berjarak sekitar sekitar 50 kilometer.

"Kawasan industri itu dibangun kan untuk terintegrasi dengan Pelabuhan Patimban. Tapi ternyata, jaraknya 54,3 kilometer dengan Pelabuhan Patimban. Seharusnya, kalau kawasan industri yang dibangun untuk terintegrasi dengan pelabuhan, jaraknya tidak sejauh itu. Maksimal dalam radius 5-10 kilometer," jelasnya. 

Bambang Haryo menambahkan, sudah seharusnya pemerintah lebih memperhatikan kajian pembangunan kawasan industri dan jalur transportasi ke depannya. "Seharusnya kawasan industri ini sudah beroperasi. Pelabuhan juga sudah berjalan. Kalau belum beroperasi, artinya ada yang salah. Dan pemerintah harus secepatnya mengambil langkah yang dianggap penting, untuk membantu pengembangan industri kita, dalam rangka mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional," pungkasnya.

Editor: Ichsan Amin