Indonesia Tawarkan Investasi di Bidang Hilirisasi Rp 2.000 Triliun

JAKARTA, investor.id – Pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional telah memetakan sejumlah proyek hilirisasi. Proyek-proyek itu akan segera ditawarkan kepada sejumlah investor.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan, kiranya terdapat 35 proyek hilirisasi dari sejumlah sektor. Adapun, nilai dari proyek tersebut kurang lebih sekitar US$ 123,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 2.012 triliun (asumsi Rp 16.260 per dolar AS).

Wamen Yuliot menjelaskan, saat ini Kementerian terkait tengah melakukan koordinasi, mengingat komoditas yang bakal masuk proyek hilirisasi, sektornya beragam.

“Satgas sudah mengidentifikasi dan menyiapkan ada 35 proyek dengan nilai sekitar US$ 123,8 miliar. Lagi disiapkan dan dikonsultasikan dengan kementerian/lembaga,” ungkap Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Dia membeberkan bahwa beberapa sektor komoditas yang proyeknya akan ditawarkan ke investor seperti mineral, batu bara, minyak dan gas bumi, serta proyek oleochemical. Selain itu, Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional akan mendorong pengembangan pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan (EBT) di Tanah Air.

Ia pun meyakini, para investor asing maupun di dalam negeri berminat dengan proyek-proyek tersebut, dan segera dieksekusi. “Jadi dengan adanya persiapan proyek-proyek yang siap ditawarkan itu, mudah-mudahan segera bisa ditawarkan kepada investor potensial,” tandas Yuliot.

Seperti diberitakan, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas ini dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat hilirisasi dan meningkatkan ketahanan energi nasional.

Keputusan pembentukan satgas ini dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang ditandatangani oleh Prabowo pada Jumat (3/1/2025) di Jakarta.

Bahlil Lahadalia bersama anggota satgas memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi serta memberikan rekomendasi terkait percepatan hilirisasi dan ketahanan energi yang harus segera ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Editor: Prisma Ardianto