Skema Multiusaha Kehutanan Buka Peluang Hilirisasi

JAKARTA, investor.id–Skema Multiusaha Kehutanan (MUK) dapat meningkatkan kinerja pengelolaan hutan produksi di Indonesia. Selain itu, penerapan model MUK diharapkan mampu memperkuat rantai nilai komoditas lokal serta membuka peluang hilirisasi industri berbasis kawasan hutan.

Karena itu, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendorong percepatan pengembangan MUK berbasis lanskap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sebagai upaya meningkatkan produktivitas kawasan hutan sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan lanskap penting untuk mengoptimalkan potensi sumber daya hutan secara berkelanjutan melalui pengembangan berbagai komoditas hasil hutan, baik kayu maupun nonkayu.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan APHI dengan jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Kepulauan Babel pada 10 Maret 2026 yang membahas peluang penguatan pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan komoditas unggulan daerah.

Dalam keterangan yang dikutip Kamis (12/03/2026) disebutkan, pengembangan MUK di Kepulauan Babel diarahkan melalui kolaborasi multipihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), pelaku usaha pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Upaya tersebut telah sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperluas praktik perhutanan sosial serta mendorong kemitraan antara perusahaan kehutanan dan masyarakat sebagai bagian dari strategi penyelesaian konflik sosial sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan, APHI bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terus mendorong percepatan implementasi MUK berbasis lanskap di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Kepulauan Babel. “APHI bersama Kadin mendorong percepatan pelaksanaan MUK berbasis lanskap, salah satunya di Babel, untuk meningkatkan kinerja PBPH melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemda, pelaku usaha, dan masyarakat,” ujar dia.

Babel berpotensi besar untuk pengembangan MUK karena didukung berbagai modalitas pembangunan, mulai dari infrastruktur relatif memadai hingga peluang pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas usaha kehutanan. Soewarso juga menyatakan, kerja sama dengan perguruan tinggi juga dinilai penting untuk mendorong inovasi, riset, serta pengembangan model usaha berbasis sumber daya hutan yang berkelanjutan.

Pengembangan MUK di Babel juga bisa diperkuat lewat kegiatan perhutanan sosial, khususnya pola kemitraan konsesi antara PBPH dan masyarakat yang saat ini didorong pemda. Pendekatan MUK diharapkan mampu menciptakan model pengelolaan hutan yang tidak hanya berfokus pada produksi kayu, tapi juga membuka peluang pengembangan komoditas nonkayu serta usaha berbasis hasil hutan lain yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Komoditas Kelapa

Kepala Bidang Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Dinas LHK Provinsi Kepulauan Babel Heru Prayoga mengatakan, Pemprov Kepulauan Babel kini mendorong pengembangan kelapa melalui program perhutanan sosial (hutsos) sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat sekaligus optimalisasi potensi ekonomi daerah. “Program Gubernur Kepulauan Babel diarahkan untuk mengembangkan kelapa lewat skema hutsos guna memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus mengangkat kelapa sebagai salah satu komoditas unggulan daerah,” kata dia.

Di pertemuan dengan APHI tersebut, Heru Prayoga menyatakan, pengembangan komoditas kelapa diharapkan dapat didukung oleh perusahaan pemegang PBPH melalui pola kemitraan kehutanan dengan masyarakat. Skema kemitraan itu dinilai dapat menjadi salah satu solusi dalam penyelesaian konflik sosial di kawasan hutan sekaligus memperkuat kolaborasi pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Pemegang PBPH perlu memetakan potensi areal kerja guna menggali peluang pengembangan MUK, termasuk melalui pengembangan kelapa maupun komoditas lainnya yang sesuai karakteristik wilayah. Pengembangan MUK melalui pola kemitraan kehutanan juga perlu didukung oleh penguatan hilirisasi, antara lain melalui pembangunan industri pengolahan di dalam atau di sekitar areal kerja sehingga mampu meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat rantai pasok berbasis kawasan hutan.

Editor: Tri Listiyarini