Indonesia Didesak Tiru Sistem Penyaluran Subsidi BBM dari Malaysia

JAKARTA, investor.id – Pemerintah Indonesia didorong untuk segera merombak sistem subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) agar lebih tepat sasaran dengan menggabungkan pendekatan harga murah dan kuota yang terarah. Langkah ini dinilai mendesak guna menghentikan pemborosan anggaran negara yang selama ini dianggap tidak efisien.

Pengamat energi, Sofyano Zakaria, menyatakan bahwa Indonesia perlu memiliki keberanian dalam menata ulang distribusi subsidi. Ia menyoroti perbedaan mendasar dengan Malaysia yang kini sudah menerapkan sistem subsidi berbasis kuota dan identitas warga yang lebih maju.

“Kalau tidak berani berubah, kita akan terus membakar uang negara tanpa hasil yang adil,” kata Sofyano Zakaria dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Sofyano menjelaskan bahwa Malaysia tidak lagi sekadar menjual BBM murah, melainkan mengatur volume konsumsi berdasarkan hak individu. Di negeri jiran, subsidi BBM seperti RON95 diberikan dengan kuota sekitar 200 liter per bulan per orang, di mana kelebihan konsumsi akan dikenakan harga pasar.

“Malaysia tidak lagi sekadar menjual BBM murah, tetapi mengatur siapa yang berhak dan berapa banyak yang boleh dikonsumsi. Ini langkah berani dan rasional,” ujarnya.

Sebaliknya, Sofyano mengkritik pola subsidi di Indonesia yang masih terjebak pada penjagaan harga murah namun lemah dalam pengendalian distribusi. Akibatnya, subsidi justru sering kali dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu dan pemilik kendaraan besar.

“Indonesia seolah takut menaikkan harga atau membatasi konsumsi, sehingga subsidi justru dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak, termasuk pemilik kendaraan besar dan industri,” ungkap Sofyano.

Ia menegaskan bahwa efisiensi subsidi bukan sekadar masalah nominal harga, melainkan ketepatan sasaran. Sistem pengawasan di Indonesia yang saat ini berbasis kendaraan dan barcode dinilai masih memiliki banyak celah penyalahgunaan, seperti praktik pengisian berulang dan distribusi ilegal.

“Ini bukan soal murah atau mahal, tapi soal tepat atau tidak tepat sasaran. Malaysia menggunakan pendekatan berbasis individu yang lebih sulit dimanipulasi,” tegasnya.

Meski mengakui adanya risiko resistensi publik dan tekanan bagi pelaku transportasi, Sofyano menilai stabilitas harga yang saat ini dijaga pemerintah Indonesia hanyalah stabilitas semu yang membebani APBN.

“Indonesia memang lebih stabil secara sosial karena harga dijaga rendah. Tapi stabilitas semu ini mahal harganya. APBN kita terbebani, dan subsidi tidak tepat sasaran,” pungkas Sofyano.

Editor: Prisma Ardianto