Purbaya Ungkap Ketersediaan Pupuk Nasional

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan stok pupuk nasional dalam kondisi aman, bahkan siap untuk ekspor di tengah krisis produksi pupuk yang melanda sejumlah negara akibat konflik di Timur Tengah.

Mekanisme subsidi pupuk yang diberikan di awal turut membantu meringankan beban produsen, sehingga kinerja produksi pupuk nasional tetap bertahan.

“Karena kita bayar subsidi pupuk di depan, lebih dari Rp20 triliun di awal tahun. Jadi cost of capital mereka turun, tidak perlu pinjam ke bank,” ujar Purbaya di Jakarta Selatan, dikutip pada Minggu (26/4/2026). 

Pemerintah diketahui menerapkan skema pembayaran subsidi pupuk di muka untuk pengadaan bahan baku. Dana tersebut diberikan sebelum proses produksi dan penyaluran, berdasarkan selisih antara harga komersial dan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dengan skema tersebut, Menkeu menilai produsen bisa beroperasi lebih cepat dan efisien.

“Mereka bisa beroperasi dengan cepat dan lebih efisien. Kalau punya duit kan gampang beli ini, beli itu. Sehingga kita sekarang produksinya, kata Menteri Pertanian, sudah tinggi dan bahkan siap ekspor ketika dunia lagi pusing di pupuk,” jelasnya. 

Purbaya menjelaskan, kondisi produksi pupuk Indonesia berbanding terbalik dengan sejumlah negara lain yang terdampak konflik geopolitik. Ketegangan konflik Iran dan Amerika Serikat telah mengganggu rantai pasok global.

Gangguan jalur distribusi di Selat Hormuz serta lonjakan harga gas alam menyebabkan biaya produksi pupuk, khususnya urea, meningkat tajam di banyak negara. Hal ini memicu kelangkaan pupuk di pasar global.

"Padahal kita mikirnya (krisis) BBM aja, tapi di World Bank dan IMF juga disebutkan pupuk," tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan terdapat permintaan impor pupuk urea dari empat negara, yakni India, Australia, Filipina, dan Brasil, di tengah dinamika pasokan global.

Ia menyebut India telah mengajukan permintaan sekitar 500 ribu ton pupuk urea. Sementara Australia menyepakati pengiriman tahap awal sebesar 250 ribu ton.

Editor: Natasha Khairunisa