Tiongkok Tidak akan Mentolerir Separatisme Taiwan

BEIJING, investor.id – Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada Rabu (10/8) menyatakan tidak akan mentolerir kegiatan separatis di Taiwan. Tiongkok juga menegaskan kembali bakal merebut Taiwan, jika perlu, dengan paksa.

Kantor Urusan Taiwan di Tiongkok pada Rabu mengeluarkan laporan resmi atau buku putih (white paper) yang menguraikan bagaimana mereka bermaksud mengklaim pulau itu melalui berbagai insentif ekonomi dan tekanan militer.

“Kami siap menciptakan ruang yang luas untuk reunifikasi damai, tetapi kami tidak akan memberikan ruang untuk kegiatan separatis dalam bentuk apapun. Tiongkok tidak akan mengakui penggunaan kekuatan, dan kami memiliki opsi untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan,” demikian menurut isi laporan resminya, yang dilansir AFP.

Dalam buku putih itu juga disebutkan bahwa Tiongkok hanya akan terpaksa mengambil tindakan drastis untuk menanggapi provokasi elemen separatis atau kekuatan eksternal jika melewati garis merah.

Menurut laporan, Tiongkok terakhir kalinya mengeluarkan buku putih tentang Taiwan adalah pada 2000.

Seperti diketahui, Tiongkok masih menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Peringatan nihil toleransi itu pun dikeluarkan menyusul gelaran latihan militer Tiongkok luar biasa selama berhari, yang dipicu oleh kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi.

Pekan lalu, Pelosi menjadi salah satu pejabat tertinggi AS yang mengunjungi Taiwan dalam beberapa dasawarsa, terlepas adanya ancaman keras dari Tiongkok – yang berusaha membuat Taiwan tetap terisolasi dari panggung dunia.

Menanggapi perilisan buku putih terbaru Tiongkok, Dewan Urusan Daratan Taiwan – sebagai badan pembuat kebijakan utama pulau itu di Tiongkok – menyatakan menolak laporan itu dan mengatakan dokumen itu penuh dengan kebohongan.

“Taiwan menyatakan bahwa tidak ada pihak yang menjadi milik yang lain, dan dengan tegas menolak 'satu negara, dua sistem' – ini adalah status Selat Taiwan saat ini dan kenyataannya,” demikian menurut pernyataan dewan.

Sebagai informasi, konsep “satu negara, dua sistem” mengacu pada model di mana Hong Kong dan Makau dijanjikan tingkat otonomi di bawah pemerintahan Tiongkok. Konsep ini telah diusulkan oleh Tiongkok sebagai solusi untuk Taiwan.

Buku putih tersebut dirilis bersamaan dengan lawatan seorang politisi oposisi Taiwan ke Tiongkok untuk bertemu dengan pengusaha Taiwan. Langkah ini memicu kecaman dari Taiwan yang telah memintanya untuk membatalkan perjalanan.

Menurut laporan Andrew Hsia – wakil ketua Partai Kuomintang yang bersahabat dengan Beijing – melakukan perjalanan ke Negara Tirai Bambu dengan delegasi, dalam kapasitas tidak resmi dan tidak dijadwalkan untuk mengunjungi ibu kota Tiongkok.

“Dia akan menjalani karantina selama 10 hari dan kembali ke Taiwan pada 27 Agustus,” demikian pernyataan yang dirilis partai itu.

Namun Presiden Tsai Ing-wen mengkritik perjalanan tersebut, karena dilakukan dengan melintasi Selat Taiwan setelah latihan militer Tiongkok di sekitar pulau itu selama berhari-hari.

“Saat ini, Kuomintang masih berkeras untuk pergi ke Tiongkok, mengecewakan rakyat kami. Tindakan Kuomintang juga mengirimkan pesan yang salah kepada masyarakat internasional,” ungkap Tsai dalam pertemuan partainya, pada Rabu.

Sejak akhir 1990-an, negara pulau itu telah berubah dari otokrasi menjadi demokrasi yang dinamis, dan identitas Taiwan yang berbeda telah muncul.

Tetapi, hubungan antara kedua belah pihak memburuk secara signifikan sejak Tsai menjadi presiden pada 2016.

Pasalnya, baik Tsai dan Partai Progresif Demokratiknya tidak menganggap Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok. Platform mereka berada di bawah definisi luas Tiongkok tentang separatisme Taiwan, mencakup orang-orang yang mengadvokasi pulau itu untuk memiliki identitas yang terpisah dari wilayah daratan.

Khawatir dengan Invasi

Dalam buku putih, Tiongkok menjanjikan kemakmuran ekonomi Taiwan serta keamanan dan martabat yang lebih besar setelah penyatuan kembali. Namun tawaran ini datang dalam bayang-bayang latihan militer terbesar yang pernah dilakukan Tiongkok di sekitar pulau itu, termasuk pelatihan untuk blokade.

Latihan tersebut sesungguhnya telah menimbulkan kekhawatiran bahwa kepemimpinan Komunis Tiongkok dapat bersiap menginvasi. Apalagi mengingat, latihan yang awalnya diprediksi selesai pada Minggu (7/8), tetapi berlanjut hingga minggu ini.

Terbaru, Tentara Pembebasan Rakyat (People's Liberation Army/PLA) pada Rabu pagi merilis rincian latihan yang dilakukan sehari sebelumnya, dengan mengatakan latihan itu difokuskan untuk membangun dominasi udara.

Pihak militer juga menyatakan telah berhasil menyelesaikan berbagai tugas di Selat Taiwan. Bahkan bakal terus melakukan pelatihan militer dan mempersiapkan perang, tanpa ada penjelasan lebih lanjut, apakah latihan telah dilakukan pada Rabu atau apakah akan ada latihan lanjutan.

Namun Kementerian Pertahanan (Kemhan) Taiwan mengungkapkan telah mendeteksi 36 pesawat tempur Tiongkok dan 10 kapal yang beroperasi di sekitar selat pada Rabu, yang memperlihatkan operasi udara-laut bersama.

Selain itu, sebanyak 17 pesawat terbang melintasi garis tengah – demarkasi tidak resmi antara Tiongkok dan Taiwan yang tidak diakui Beijing.

“Militer Taiwan akan menyesuaikan bagaimana mengerahkan pasukan kami, tanpa melemahkan penjagaan kami,” demikian ditambahkan Kemhan Taiwan.

Otoritas Taiwan sempat menuding Tiongkok memanfaatkan kunjungan Pelosi sebagai alasan untuk berlatih melakukan invasi.

Taiwan sendiri telah melakukan latihan militernya sendiri untuk mempersiapkan serangan yang datang ke pulaunya. Bahkan pada Rabu, mereka merilis rekaman pasukan udara, darat dan lautnya guna merespons latihan militer Tiongkok.

Latihan Taiwan itu telah memicu peringatan lain Tiongkok pada Selasa (9/8). “Setiap upaya untuk menolak reunifikasi melalui senjata akan berakhir dengan kegagalan, ibarat belalang mencoba menghentikan kereta,” ujar Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Tiongkok Wang Wenbin. 

 

Editor: Happy Amanda Amalia