Filipina Memperluas Akses AS ke Pangkalan Militernya

MANILA, investor.id – Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Filipina mengumumkan kesepakatan untuk memberi pasukan AS akses ke empat pangkalan baru di negara Asia Tenggara itu. Sekutu lama itu berusaha untuk melawan kebangkitan militer Tiongkok.

Kesepakatan untuk memperluas kerja sama di “bidang strategis negara” dibuat saat kunjungan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin.

Itu terjadi ketika negara-negara tersebut berusaha memperbaiki hubungan yang retak dalam beberapa tahun terakhir. Presiden Filipina sebelumnya Rodrigo Duterte lebih menyukai Tiongkok daripada mantan penguasa kolonial negaranya, tetapi pemerintahan baru Ferdinand Marcos Jnr ingin membalikkan itu.

Ketegasan pemerintah Tiongkok yang tumbuh di Taiwan dan pembangunan pangkalannya di Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang disengketakan telah memberikan dorongan baru bagi AS dan Manila untuk memperkuat kemitraan mereka.

Mengingat kedekatannya dengan Taiwan dan perairan sekitarnya, kerja sama dengan Filipina akan menjadi kunci jika terjadi konflik dengan Tiongkok. Jenderal bintang empat Angkatan Udara AS sempat memperingatkan ini dapat terjadi paling cepat 2025.

“Filipina dan AS dengan bangga mengumumkan rencana untuk mempercepat implementasi penuh Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang Ditingkatkan (EDCA) dengan kesepakatan untuk menunjuk empat Lokasi Baru yang Disetujui di wilayah strategis negara tersebut,” kata para pejabat pertahanan dalam sebuah pernyataan bersama, Kamis (2/2).

Pembicaraan sedang berlangsung untuk kemungkinan pangkalan kelima, kata seorang pejabat senior Filipina kepada AFP.

Kedua negara memiliki aliansi keamanan berusia puluhan tahun yang mencakup perjanjian pertahanan bersama dan pakta EDCA 2014, yang memungkinkan pasukan AS untuk dirotasi melalui lima pangkalan Filipina, termasuk di dekat perairan yang disengketakan.

Ini juga memungkinkan militer AS untuk menyimpan peralatan dan perlengkapan pertahanan di pangkalan-pangkalan tersebut.

EDCA terhenti di bawah Duterte, tetapi Marcos berusaha untuk mempercepat pelaksanaannya.

Di bawah perluasannya, pemerintah AS akan memiliki akses ke setidaknya sembilan pangkalan militer di seluruh nusantara.

Situs baru tersebut belum diidentifikasi secara publik, tetapi telah dilaporkan secara luas bahwa sebagian besar pangkalan baru akan berada di pulau utama Luzon yakni daratan Filipina terdekat dengan Taiwan, di mana AS sudah memiliki akses ke dua lokasi.

Situs keempat dilaporkan akan berada di pulau barat Palawan, menghadap Kepulauan Spratly di LTS yang diperebutkan dengan panas, menjadikan jumlah situs di sana menjadi dua.

Sekutu “Kunci”

Menjelang pengumuman, Austin bertemu Marcos di istana kepresidenan di mana kepala Pentagon itu menggambarkan Filipina sebagai “sekutu utama” AS.

Austin mengatakan pemerintah AS akan terus membantu “membangun dan memodernisasi” kemampuan militer Filipina dan meningkatkan interoperabilitas di antara pasukan mereka. Pihaknya juga berusaha memperkuat aliansi dengan negara lain untuk melawan kemajuan militer Tiongkok yang cepat, termasuk kemitraan AUKUS dengan Australia dan Inggris.

Sebelumnya, otoritas Australia telah setuju untuk meningkatkan interaksi militer dengan AS, sementara Jepang berencana mengadakan latihan bersama dengan kedua negara.

Sementara Marcos berusaha mencapai keseimbangan antara Tiongkok dan AS, dirinya bersikeras tidak akan membiarkan pemerintah Tiongkok menginjak-injak hak maritim Manila.

Seorang pejabat senior pertahanan AS mengatakan pada Rabu (1/2) Filipina berada di bawah “tekanan sehari-hari dari (Tiongkok) dengan cara yang bertentangan dengan hukum internasional”.

Pejabat itu mengatakan kerja sama kedua negara bertujuan untuk memastikan Filipina memiliki kemampuan mempertahankan kedaulatan mereka sendiri.

Sekitar 500 personel militer AS saat ini berada di Filipina, dengan personel lainnya dirotasi ke seluruh negeri untuk latihan bersama yang dilakukan sepanjang tahun.

Di sisi lain, pemerintah Tiongkok mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh wilayah perairan LTS dan telah mengabaikan putusan di Den Haag bahwa klaimnya tidak memiliki dasar hukum.

Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam juga memiliki klaim yang tumpang tindih atas bagian laut tersebut.

Pihak Tiongkok juga mengklaim Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri dan demokratis sebagai bagian dari wilayahnya, untuk diklaim kembali suatu hari nanti, dengan paksa jika perlu.

“Melihat lokasi lokasi yang diusulkan, tampaknya cukup jelas lokasi tersebut terkait dengan kemungkinan Taiwan,” kata Greg Wyatt dari Konsultan PSA Filipina.

Editor: Grace El Dora