Vietnam Kurangi PPN dari 10% Jadi 8% Sampai 2025
HANOI, investor.id – Majelis Nasional ke-15 Vietnam telah menyetujui perpanjangan pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 8% hingga pertengahan 2025.
Menurut resolusi yang disahkan pada akhir pekan lalu, barang dan jasa yang dikenakan tarif pajak 10% akan terus menikmati tarif 8% selama enam bulan ke depan.
Pengurangan tersebut berlaku untuk barang dan jasa tertentu yang tercantum dalam kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung Program Pemulihan dan Pembangunan Sosial Ekonomi. Kebijakan yang diperpanjang akan berlaku mulai 1 Januari 2025 hingga 30 Juni 2025.
Pengurangan PPN tidak berlaku untuk real estat, sekuritas, perbankan, telekomunikasi, informasi dan teknologi, batu bara, bahan kimia, serta produk dan jasa yang dikenakan pajak konsumsi khusus.
“Perpanjangan pengurangan PPN diharapkan dapat membantu merangsang konsumsi dan mendukung produksi dan bisnis dengan menurunkan biaya barang dan jasa, karena ekonomi terus berjuang," kata pakar ekonomi Dinh Trong Thinh seperti dikutip kantor berita VNS, Senin (9/12/2024).
Sebelumnya, pemerintah Vietnam telah memperpanjang pengurangan PPN dari 10% menjadi 8% hingga 31 Desember 2024. Namun pihaknya menerima usulan Kementerian Keuangan sehingga periode insentif diperpanjang.
Kementerian keuangan Vietnam memperkirakan pengurangan PPN akan menyebabkan penurunan pendapatan anggaran negara sekitar VND 26,1 triliun (sekitar US$ 1,028 miliar atau Rp 16,3 triliun) pada semester I-2025. Namun, hal itu akan membantu mendorong produksi dan bisnis, yang juga akan menciptakan pendapatan bagi anggaran negara.
Pengurangan PPN telah diterapkan sejak 2022 untuk mendukung produksi dan bisnis serta mendorong konsumsi setelah pandemi Covid-19.
Pada 2022, pengurangan PPN mencapai VND 51,4 triliun, yang membantu mempercepat konsumsi domestik. Total penjualan eceran barang dan jasa meningkat tahun itu sebesar 19,8% dibandingkan pada 2021. Pengurangan PPN pada semester II-2023 mencapai total VND 23,4 triliun, dengan total penjualan eceran barang dan jasa meningkat sebesar 9,6% pada 2023.
Perkiraan menyebutkan total biaya pengurangan PPN pada 2024 sekitar VN 49 triliun, menurut data yang dikutip VNS.
Sektor yang akan diuntungkan, antara lain penerbangan, transportasi, pariwisata, akomodasi, layanan katering, pendidikan dan pelatihan, pertanian, pemrosesan dan manufaktur, serta perumahan sosial.
Persediaan tertentu akan dikecualikan, termasuk: teknologi informasi (IT), produksi dan pertambangan, real estat, bahan kimia, dan layanan keuangan. Semua pajak konsumsi khusus akan tetap pada tarif penuh.
Editor: Grace El Dora
Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id
FollowBaca Berita Lainnya di Google News
Read NowBerita Terkait
Berita Terkini
DPR Soroti Kepercayaan Pasar di Tengah Tekanan Rupiah
Anggota Komisi XI DPR Marwan Cik Asan mendorong pemerintah dan BI menjaga kepercayaan pasar di tengah tekanan terhadap rupiah.Ujian Berat bagi Saham BUMI
Saham Bumi Resources (BUMI) menjadi salah satu yang banyak dilego oleh investor asing. Ini menandai tekanan terhadap saham BUMI berlanjut.Wamen Investasi Angkat Bicara Soal Keluhan dari Pelaku Usaha China
Wakil Menteri Investasi, Todotua Pasaribu angkat suara perihal keluhan dari pengusaha China terkait hambatan berinvestasi di Indonesia.Harga Emas Perhiasan Hari Ini, Jumat 15 Mei 2026, Cek Rinciannya
Harga emas perhiasan hari ini, Jumat (15/5/2026) di Raja Emas Indonesia, Hartadinata Abadi, dan Laku Emas dalam berbagai karatDuit Asing Tumpah ke Saham ADRO
Di tengah gencarnya aksi jual investor asing, ternyata diam-diam duit asing masuk ke saham Alamtri Resources Indonesia (ADRO).Kandungan Santan Mirip ASI? Cek Faktanya! | Cuan Iki Podcast
Limbah kelapa, ternyata adalah "harta karun" yang diburu pasar Eropa dan Asia? Keresahan akan banyaknya sabut kelapa yang terbuang sia-sia di IndonesiaTag Terpopuler
Terpopuler



