Myanmar Optimistis Berunding dengan AS Terlepas dari Tarif Trump 40%

JAKARTA, investor.id – Pemerintah militer Myanmar mengatakan tetap optimistis akan tercapainya kesepakatan dengan AS. Mereka berharap dapat melihat penurunan tarif baru Presiden Amerika Serikat (AS) Trump sebesar 40% atas barang-barang dari negara Asia Tenggara tersebut.

"AS terus bernegosiasi dengan kami mengenai hal ini sehingga masih dalam tahap negosiasi," ujar Zaw Min Tun selaku juru bicara utama Komisi Keamanan dan Perdamaian Negara yang berkuasa, kepada Bloomberg News, Sabtu (2/8/2025).

Myanmar telah menawarkan untuk mengurangi tarifnya atas barang-barang Amerika yang masuk ke negara tersebut ke kisaran 0%-15%, dari tarif sebelumnya sebesar 88%, dan berharap tarif yang dikenakan oleh AS akan turun ke kisaran 0%-7%, ujarnya.

Sifat dan jalur diskusi yang sedang berlangsung antara AS dan Myanmar belum jelas karena Washington telah menjatuhkan sanksi kepada sebagian besar jenderal dan anggota Kabinet Myanmar menyusul kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi pada 2021.

Bulan lalu, pemimpin junta Min Aung Hlaing memuji Donald Trump dalam sebuah surat langka dan membandingkan kudeta militernya dengan klaim tak berdasar presiden AS tentang kecurangan pemilu AS, yang menyatakan kedua pemimpin tersebut merupakan korban kecurangan pemilu.

Dalam surat tersebut, ia meminta penurunan tarif dan menawarkan untuk mengirim delegasi perdagangan tingkat tinggi ke Washington.

Perdagangan bilateral Myanmar dengan AS relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan tersebut. Nilai perdagangan dua arah mencapai US$ 588,3 juta pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2025, turun dari US$ 701,9 juta pada tahun sebelumnya, sementara AS terus mengalami defisit perdagangan, menurut data pemerintah.

Myanmar telah berjuang melawan ekonomi yang lumpuh dan perang saudara yang semakin memanas sejak militer merebut kekuasaan lebih dari empat tahun lalu. Awal minggu ini, rezim tersebut mencabut status darurat yang telah berlangsung selama 54 bulan, membuka jalan bagi pemilihan umum yang telah lama dijanjikan pada Desember 2025, yang oleh banyak negara dianggap sebagai penipuan.

Editor: Grace El Dora