AS Usulkan Trump dan Blair Pimpin Pemerintahan Sementara Gaza

WASHINGTON, investor.id – Gedung Putih merilis rencana perdamaian untuk mengakhiri perang Israel di Gaza. Dalam rencana itu, Gaza akan dikelola oleh pemerintahan sementara berbentuk komite teknokrat Palestina yang diawasi “Board of Peace”.

Badan internasional tersebut akan dipimpin Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan salah satu anggotanya adalah mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair. Hamas dipastikan tidak dilibatkan.

Sebelumnya pada Senin (29/9/2025), perwakilan Gedung Putih merilis rencana perdamaian untuk mengakhiri perang Israel di Gaza. Dalam dokumen itu, terdapat kejutan yaitu mantan PM Inggris Tony Blair dan Donald Trump disebut akan memegang peran penting dalam pemerintahan sementara Gaza pascaperang.

Menurut rencana tersebut, Gaza akan dikelola oleh komite transisi teknokrat Palestina yang bersifat sementara dan apolitis. Komite ini tidak menyebutkan nama individu atau kelompok Palestina tertentu, tetapi ditegaskan Hamas tidak akan dilibatkan.

Komite itu akan diawasi oleh Badan Transisi Internasional bernama “Board of Peace”. Badan ini dipimpin langsung oleh Donald Trump, dengan anggota termasuk kepala negara lain dan Tony Blair. Tugasnya adalah mengelola layanan publik, pemerintahan kota, serta kebutuhan harian warga Gaza. Anggotanya akan terdiri dari Palestina yang berkualifikasi dan pakar internasional, menurut usulan tersebut, meski belum diungkap siapa saja.

Mengapa Jadi Kontroversi?

Keterlibatan Tony Blair menuai sorotan. Banyak pihak mengingatkan kembali peran Blair dalam invasi Irak 2003 yang dipimpin AS dan Inggris, dengan dalih senjata pemusnah massal yang kemudian terbukti tidak ada. Invasi tersebut menimbulkan korban besar dan dianggap mengguncang stabilitas kawasan.

Mustafa Barghouti selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Inisiatif Nasional Palestina menilai keterlibatan Blair dengan negatif. “Kami pernah dijajah Inggris. Jika Anda sebut Tony Blair, yang teringat hanyalah perang Irak,” katanya seperti dikutip Washington Post, Rabu (1/10/2025).

Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia (HAM) di wilayah Palestina Francesca Albanese bahkan menolak keras keterlibatan Tony Blair. “Tony Blair? Tentu tidak. Jauhkan tangan Anda dari Palestina,” ujarnya.

Dalam rencana itu, Board of Peace akan mengelola pendanaan untuk rekonstruksi Gaza hingga Otoritas Palestina menyelesaikan program reformasinya. Namun, tidak ada batas waktu yang jelas. Sejumlah ide investasi disebut sudah diajukan oleh kelompok internasional, meski belum diumumkan secara terbuka.

Otoritas Palestina serta beberapa negara mayoritas Muslim menyatakan menyambut baik upaya Trump dalam menghentikan perang Gaza.

Akhir bulan lalu, Tony Blair bertemu Trump di Gedung Putih. Lembaga pemikir Tony Blair Institute menyebut pihaknya sudah berkomunikasi dengan berbagai kelompok terkait rekonstruksi Gaza pascaperang. Dalam pernyataannya pada Senin (29/10/2025), Blair menyebut gagasan Trump sebagai rencana yang berani dan cerdas. Ia juga menyatakan dukungan kepada Trump untuk memimpin badan pengawas pemerintahan sementara Gaza.

Serangan Israel ke Gaza telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina dan membuat hampir seluruh penduduk Gaza mengungsi. Banyak pakar HAM, akademisi, dan penyelidikan PBB menyebut aksi Israel sebagai bentuk genosida. Namun, Israel bersikeras serangannya adalah tindakan membela diri setelah serangan Hamas pada Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang.

Editor: Grace El Dora