IMF Sebut Ada 12 “Pasien Darurat” Antre Utang Baru

WASHINGTON, investor.id – Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) melaporkan sedikitnya 12 negara menjajaki diskusi untuk mengajukan dukungan pendanaan baru akibat dampak ekonomi dari konflik di Timur Tengah. IMF memperkirakan total kebutuhan pendanaan darurat tersebut berada di kisaran US$ 20 miliar hingga US$ 50 miliar (sekitar Rp 342 triliun–Rp 855 triliun).

Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, mengungkapkan bahwa sebagian besar negara yang membutuhkan suntikan dana tersebut berasal dari kawasan Afrika. Selain program baru, IMF juga mengidentifikasi adanya indikasi penambahan dana untuk 5 hingga 8 program pinjaman yang saat ini sudah berjalan.

“Ada sekitar selusin negara yang selama minggu ini membahas masalah kebutuhan atau kemungkinan akan segera membutuhkan dukungan tambahan,” ujar Georgieva dalam konferensi pers Pertemuan Musim Semi 2026 di Washington DC, AS, Minggu (19/4/2026).

Georgieva menekankan pentingnya memperkuat instrumen Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) guna menyediakan pinjaman lunak bagi negara-negara miskin yang terjepit guncangan ekonomi beruntun. Menurutnya, tekanan fiskal global kini berada pada titik yang mengkhawatirkan akibat akumulasi utang dan ketidakpastian harga energi.

“Banyak anggota berbicara tentang kenyataan pahit ini, guncangan demi guncangan, utang demi utang. Dalam lingkungan itu, tekanan fiskal lain datang menghampiri mereka,” beber Georgieva.

Di sisi lain, Georgieva mengatakan bahwa IMF ingin membahas pendanaan baru ini bersama dengan Bank Dunia. Sebelumnya, Bank Dunia telah mengumumkan bakal menyediakan pendanaan senilai US$ 25 miliar atau sekitar Rp 427,5 triliun bagi negara-negara terdampak konflik di Timur Tengah. 

Pembahasan itu utamanya menyangkut kapabilitas Bank Dunia untuk memberikan pinjaman lunak melalui skema hibah International Development Association (IDA). Menurut Georgieva, IDA memiliki kerangka kerja dan prasyarat yang ketat, serta cukup andal menilai kerangka kebijakan suatu negara untuk menjalankan program yang akan didanai. 

"Minggu depan kami juga ingin duduk bersama Bank Dunia dan bertukar informasi serta melihat siapa melakukan apa, apa yang dapat kita lakukan bersama sebelum mengambil keputusan. Jika ada kebutuhan bagi kita berdua (IMF dan Bank Dunia) untuk bekerja sama karena besarnya kebutuhan, kita akan menjelaskannya lebih lanjut," tandas Georgieva.

Berbeda dengan kondisi belasan negara tersebut, Pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan tidak membutuhkan bantuan pendanaan dari lembaga internasional. Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan kondisi fiskal nasional masih sangat kokoh meski dibayangi lonjakan harga energi global.

“Indonesia tidak termasuk (negara yang membutuhkan dana), karena kondisi fiskal kita kuat dengan bantalan anggaran sekitar Rp 420 triliun,” tegas Purbaya usai pertemuan bilateral dengan pihak IMF di Washington, Selasa lalu.

Purbaya menambahkan bahwa Indonesia saat ini masih mampu menyerap risiko lonjakan harga minyak dan gangguan rantai pasok dunia terhadap APBN tanpa mengganggu target keberlanjutan fiskal. Meskipun IMF mengkhawatirkan dinamika geopolitik yang berkepanjangan, pemerintah optimistis cadangan kas negara yang besar mampu menjadi perisai ekonomi domestik dari resesi global.

Editor: Prisma Ardianto