Bukukan Surplus Rp 234,7 Triliun per April 2023, APBN Terkelola Baik

JAKARTA,investor.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga 30 April 2023 APBN tercatat mengalami surplus sebesar Rp 234,7 triliun atau 1,12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini menunjukkan pengelolaan yang prudent dan akuntabel, realisasi pembiayaan terjaga baik dalam mendukung kinerja APBN.

“Surplus APBN di April baik dari sisi overall balance dan primary balance menggambarkan konsolidasi fiskal dari APBN Indonesia terus kuat dan kredibel,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta yang berlangsung secara virtual pada Senin (22/5/2023).

Pembiayaan utang (neto) melalui SBN dan pinjaman hingga akhir April 2023 terealisasi sebesar Rp 243,9 triliun. Sedangkan keseimbangan primer mencapai Rp 374,3 triliun pada akhir April 2023. Pemerintah menjalankan kebijakan pembiayaan secara hati-hati dalam melakukan penerbitan SBN dan penarikan pinjaman dengan menyesuaikan kondisi kas dan mencermati dinamika pasar keuangan.

Pendapatan negara mencapai Rp 1.000,5 triliun atau 40,6% dari target APBN. Angka ini menunjukkan pertumbuhan 17,3% dibandingkan April 2022 yang mencapai Rp 853,2 triliun. Dengan rincian penerimaan pajak Rp 688,1 triliun atau 40,1% dari pagu. Angka ini menunjukan pertumbuhan 21,3% dibandingkan April 2022 yang Rp 567,3 triliun.

“Penerimaan pajak sampai April 2023 mencapai Rp 688,15 triliun. Kalau kita lihat semuanya masih tumbuh meskipun pertumbuhannya mulai moderat,” ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, per 30 April 2023, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai melambat. Hal ini dipengaruhi oleh turunnya penerimaan bea keluar dan cukai, sedangkan penerimaan bea masuk masih menunjukkan kinerja positif. Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp94,50 triliun (31,17% dari target, turun 12,81% yoy). Penerimaan bea masuk tumbuh 3,32% (yoy), didorong naiknya kurs dolar AS dan kenaikan bea masuk kendaraan meskipun kinerja impor sudah mulai menurun. Sementara itu, penerimaan cukai menurun 5,07% (yoy), utamanya disebabkan penurunan penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) karena total produksi yang menurun (sebagai respons kebijakan kenaikan PPN thn 2022 dan penurunan produksi Golongan 1).

Kinerja PNBP hingga akhir April 2023 terus mengalami pertumbuhan mencapai Rp 217,8 triliun (49,3% dari target) atau tumbuh 22,8% secara year on year (yoy). Capaian ini didorong oleh realisasi SDA nonmigas (88,8% dari target) yang disumbang oleh Iuran produksi royalti batubara, pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) atau 83,2% dari target didorong dividen BUMN perbankan, dan pendapatan BLU (25,9% dari target) yang diperoleh dari meningkatnya pendapatan jasa layanan RS, jasa layanan pendidikan dan pendapatan pengelolaan dana BLU.

Sementara itu realisasi belanja negara mencapai Rp 765,8 triliun 25% dari pagu, atau tumbuh 2% dari posisi April 2022. Hingga April 2023 realisasi pembiayaan mencapai Rp 223,9 triliun atau 37,4% dari pagu. Angka ini menunjukan pertumbuhan 56,3% dari posisi April 2022.

Realisasi belanja terbagi dalam belanja pemerintah pusat sebesar Rp 522,7 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 243,1 triliun Sebanyak 52,5% dari belanja pemerintah pusat atau sebesar Rp 274,4 triliun merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, maupun sektor pelayanan publik lainnya.

Editor: Thomas Harefa