Kembali Masuk Negara Menengah Atas, Sinyal Positif Ekonomi RI

JAKARTA, investor.id – Indonesia kembali masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas atau upper middle-income country (UMIC) di tengah berbagai tekanan dan ketidakpastian global. Posisi ini akan membawa dampak positif ke perekonomian domestik.

Menurut Bank Dunia, gross national income (GNI) per kapita Indonesia tercatat naik sebesar 9,8% menjadi US$ 4.580 pada 2022 dibandingkan 2021 sebesar US$ 4.170. Sebelumnya Indonesia berada di kelompok lower middle income country dengan kisaran pendapatan per kapita US$ 1.136 sampai US$ 4.465. Saat ini Indonesia sudah masuk ke kelompok upper middle income dengan kisaran pendapatan per kapita US$ 4.466 sampai US$ 13.845.

“Kalau Indonesia semakin baik ekonominya, salah satu indikatornya menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang kemudian diterjemahkan dengan kenaikan pendapatan per kapita berarti itu kemajuan, progres bagus,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditemui usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPR pada Selasa (4/7/2023).

Dia mengatakan, dengan posisi Indonesia saat ini yang sudah naik kelas maka tetap menjadi daya tarik bagi investor. Khususnya bagi investor yang ingin menanamkan modal di pasar keuangan Indonesia. Begitu juga dengan minat investor yang asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia.

“Kalau dari sisi investor, FDI (foreign direct investment) yang masuk kalau ekonomi kita tumbuh bagus, stabil, dan kinerjanya tetap terjaga justru akan jadi tempat destinasi investasi. Seharusnya progres yang baik memiliki dampak positif ke investasi, pembiayaan, dan terhadap keseluruhan masyarakat Indonesia,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia harus bersyukur karena pertumbuhan ekonomi sudah berada di kisaran 5% dalam enam kuartal terakhir. Pada Juli 2023 ini Bank Dunia juga meningkatkan status Indonesia menjadi upper middle income country. “Per Juli 2023, Bank Dunia kembali memasukan Indonesia, dalam growth upper middle income countries ini proses pemulihan yang cepat setelah kita turun ke growth lower income countries di tahun 2020 karena pandemi,” ucap Joko Widodo.

Namun, jelas dia, pemerintah tetap harus mewaspadai kondisi semester II-2023. Dia mengungkapkan beberapa hal yang harus diwaspadai yaitu lingkungan global yang masih tidak stabil dan ketegangan geopolitik yang masih berlangsung. Sebab, hal ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan yang melemah. Pada saat yang sama kenaikan tingkat suku bunga sejumlah bank sentral juga berdampak kepada inflasi global. Selain itu fragmentasi perdagangan global turut menghambat kerja sama multilateral hingga berbagai indikator dini untuk konsumsi dan produksi. “Hal ini menunjukkan situasi yang mixed yang cukup positif namun juga ada yang melemah ini juga kita harus melihat secara hati-hati,” tutur Presiden.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan, Indonesia berhasil naik menjadi upper-middle income country, bahkan di saat ambang batas klasifikasinya naik mengikuti kenaikan inflasi global. Meskipun ambang batas klasifikasi UMIC tahun 2022 naik menjadi US$ 4.466 (2021: US$ 4.256; 2020: US$ 4.096; 2019: US$ 4.046), pemulihan ekonomi yang kuat menempatkan Indonesia kembali sebagai kelas menengah atas.

Febrio menjelaskan, sebelumnya, Indonesia sempat masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas di tahun 2019 dengan GNI per kapita sebesar US$ 4.070. Akan tetapi, pandemi Covid-19 yang menghentikan hampir seluruh aktivitas ekonomi dunia, menurunkan kembali posisi Indonesia ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah bawah (lower-middle income country/LMIC) di tahun 2020.

“Kembalinya Indonesia ke kelompok negara berpendapatan menengah atas tidak terlepas dari efektivitas penanganan pandemi, pelaksanaan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), serta transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA),” jelas Febrio.

Berbagai instrumen APBN melalui program PC-PEN 2020-2022 berperan penting dalam memberikan bantalan kebijakan di masa krisis pandemi serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, dampak signifikan kebijakan hilirisasi SDA telah mendongkrak kinerja ekspor dan memperkuat keseimbangan eksternal Indonesia. Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu pulih cepat dan kuat. "Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pemulihan perekonomian. Ini ditunjukkan dengan penurunan tingkat kemiskinan kembali menjadi satu digit di tahun 2021 dan konsistensi penurunan tingkat pengangguran yang terus mendekati level prapandemi," lanjut Febrio.

Untuk merealisasikan cita-cita besar Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kisaran 6% - 7% secara konsisten. Peningkatan GNI per kapita secara signifikan di tahun 2022 ini menjadi pijakan yang kuat untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. Selain itu, Pemerintah juga terus melanjutkan implementasi agenda reformasi struktural dan transformasi ekonomi yang menjadi prasyarat mutlak untuk terus meningkatkan daya saing, produktivitas, dan nilai tambah tinggi perekonomian nasional.

Reformasi Struktural

Sementara itu, dalam jangka menengah-panjang, jelas Febrio, pemerintah terus mengarahkan reformasi struktural dalam rangka mendukung dan mempercepat transformasi ekonomi untuk membangun sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi, inklusif, dan ramah lingkungan. Penguatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan regulasi dan birokrasi akan menjadi kunci menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif dan berdaya saing.

“Transformasi ekonomi melalui hilirisasi SDA, pengembangan industri manufaktur yang mengolah produk masa depan berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan, serta kebijakan transisi energi hijau termasuk pengembangan pasar karbon akan menjadi prioritas utama dalam agenda ini,” jelas dia.

Untuk memastikan keberhasilan berbagai upaya transformasi struktural, Indonesia membutuhkan SDM yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, serta sistem regulasi dan birokrasi yang lebih memberikan kepastian dan kemudahan bagi aktivitas investasi dan dunia usaha. "Selain memastikan keberlanjutan upaya dalam jangka menengah-panjang, Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui penguatan perlindungan sosial, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan pengendalian inflasi dalam jangka pendek,“ jelas Febrio.

Editor: Thomas Harefa