Pemangkasan Anggaran K/L hingga Rp 256,1 Triliun Bisa Berdampak ke Kualitas Pelayanan Publik

JAKARTA,investor.id - Upaya pemerintah untuk melakukan pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) hingga Rp 256,1 triliun harus dilakukan dengan memperhatikan sejumlah pos anggaran. Dalam hal ini  bila efisiensi  bisa berjalan efektif maka akan menjadi penghematan dalam jumlah besar.

Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan bila penghematan bisa dilakukan justru menimbulkan dugaan bahwa selama ini, terdapat anggaran yang tidak efisien dalam jumlah besar.   Pasalnya kebijakan ini mencerminkan lemahnya pengawasan baik oleh Kementerian Keuangan maupun  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Bila Rp 256,1 triliun dapat dipangkas tanpa mengganggu jalannya pemerintahan, maka ini menjadi indikasi bahwa perencanaan anggaran sebelumnya tidak dilakukan dengan baik. Pada kenyataannya, pemangkasan anggaran sebesar ini berpotensi memukul program-program utama yang dijalankan oleh K/L,” kata Achmad pada Jumat (31/1/2025).

Bila pemerintah serius dalam efisiensi anggaran, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa dana yang dihemat dialokasikan ke program yang lebih produktif.  Tanpa realokasi yang baik, efisiensi ini justru bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kualitas layanan publik. Bila efisiensi hanya digunakan untuk membiayai program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) atau pembangunan tiga juta rumah tanpa perhitungan matang, kebijakan ini bisa menjadi kontra-produktif.

“Kalangan kelas menengah dan bawah membutuhkan lebih dari sekadar bantuan langsung. Mereka membutuhkan stabilitas harga, ketersediaan pekerjaan, dan akses permodalan yang lebih fleksibel agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan,” tutur Achmad.

Efisiensi yang diarahkan untuk program-program populis bisa diibaratkan seperti memberikan ikan tanpa kail. Ketika bantuan habis, masyarakat kembali menghadapi masalah yang sama.   “Sebaliknya, jika dana efisiensi digunakan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, mengembangkan industri padat karya, dan menurunkan biaya permodalan, maka manfaatnya akan berkelanjutan dan dapat mengangkat kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang,” kata dia.

Bila pemerintah serius dalam efisiensi anggaran, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa dana yang dihemat dialokasikan ke program yang lebih produktif.  Tanpa realokasi yang baik, efisiensi ini justru bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kualitas layanan publik. Bila efisiensi hanya digunakan untuk membiayai program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) atau pembangunan tiga juta rumah tanpa perhitungan matang, kebijakan ini bisa menjadi kontra-produktif.

“Kalangan kelas menengah dan bawah membutuhkan lebih dari sekadar bantuan langsung. Mereka membutuhkan stabilitas harga, ketersediaan pekerjaan, dan akses permodalan yang lebih fleksibel agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan,” tutur Achmad.

Editor: Arnoldus Kristianus