Satgas PHK dan Satgas Deregulasi Bisa Buat Iklim Usaha Lebih Kondusif

JAKARTA, investor.id – Ekonom Senior Indef, Aviliani mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia akan segera meluncurkan dua satuan tugas (satgas) baru yang berfokus pada isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Satgas Deregulasi. Kedua satgas ini dinilai penting guna menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap daya beli masyarakat.

“Pemerintah baru membuat satgas, sebentar lagi itu akan diluncurkan. Ada dua satgas kebijakan yaitu terkait PHK, kemudian satgas deregulasi. Nah satgas deregulasi inilah yang akan melibatkan dunia usaha agar segala kebijakan-kebijakan yang menghambat ini bisa dikurangi,” ungkap Aviliani, Selasa (6/5/2025).

Dia menyampaikan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 yang tidak mencapai target 5% atau tepatnya sebesar 4,87% salah satunya disebabkan oleh lemahnya daya beli masyarakat.

Menurut Aviliani, Satgas PHK dan Satgas Deregulasi dapat membuat ekosistem usaha akan lebih berkualitas dan mampu menarik investasi, yang kemudian berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ini yang pada gilirannya diharapkan bisa turut mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.

Di samping itu, Aviliani juga menyoroti persoalan banyaknya pabrik yang tutup karena gangguan oknum organisasi masyarakat (ormas) dalam beberapa waktu terakhir, yang juga membuat para investor mengeluh. Dia menilai, kondisi itu menjadi teguran bagi pemerintah untuk segera bertindak, mencontoh negara lain yang telah memiliki kebijakan perlindungan dan insentif bagi investor.

“Saya setuju bahwa banyak pabrik yang ditutup oleh ormas akhir-akhir ini. Bahkan Gubernur Jawa Barat sudah mulai bersuara, karena ini berisiko tinggi. Jawa Barat adalah wilayah dengan jumlah investasi terbesar, khususnya di sektor pabrik,” jelasnya.

Saat ini, kebijakan Indonesia masih bersifat sektoral, sehingga harus menjadi satu kesatuan untuk menghindari penabrakan kebijakan. Aviliani menyampaikan bahwa investasi semestinya tidak menjadi sulit karena mesti berhubungan dengan banyak pihak, tetapi seharusnya ada satu pihak yang mampu mengurus segala yang diperlukan.

Kedepannya satgas ini diharapkan dapat segera dijalankan secara efektif, demi menghapus keraguan investor sehingga menarik para investor ke Indonesia. Pemerintah harus tegas terhadap masalah ormas ataupun gangguan lainnya yang dapat mengganggu iklim usaha.

Editor: Prisma Ardianto