Respons Bahlil Usai Harga Minyak Tembus Lagi US$ 100 per Barel

JAKARTA, investor.id – Pemerintah Indonesia memilih bersikap waspada dan belum memutuskan untuk menambah anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Meski harga minyak mentah global sempat meroket hingga US$ 112 per barel akibat konflik Iran-Amerika Serikat-Israel, pemerintah masih mencermati fluktuasi pasar sebelum mengambil langkah fiskal.

Sebelumnya, harga minyak sempat menembus US$ 112 per barel dan sempat menurun ke posisi sekitar US$ 80-90 per barel, karena kekhawatiran pasar terhadap kelangkaan pasokan mulai meredam setelah pernyataan Presiden AS Donald Trump bahwa perang akan segera berakhir.

Namun demikian, harga minyak kembali naik pada Kamis karena Mojtaba Khamenei dalam pidato perdananya sebagai Pemimpin Tertinggi Iran menyatakan tetap akan menutup Selat Hormuz. Selat ini menjadi jalur pelayaran penting karena memasok seperlima energi global.

Berdasarkan data Trading Economics pada Kamis (12/3/2026) malam, harga minyak WTI naik lebih dari 10,8% ke level US$ 96,7 per barel. Sedangkan minyak Brent menembus US$ 101 per barel atau naik 10,1%.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa penambahan anggaran subsidi perlu dikalkulasi secara matang mengingat volatilitas harga yang sangat dinamis. Saat ini, harga pasar memang telah melampaui asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar US$ 70 per barel.

“Sampai dengan sekarang, kita belum menghitung secara pasti tentang anggaran subsidi (BBM), kenaikan subsidi,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Bahlil mengungkapkan, harga minyak dunia sempat bergerak liar di rentang US$ 80 hingga US$ 112 per barel. Namun, secara rata-rata sejak awal tahun, harga ICP sebenarnya masih berada di bawah angka asumsi APBN.

Sebagai catatan, dalam APBN 2026, pemerintah telah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp 210,1 triliun yang mencakup BBM, LPG 3 kilogram, dan listrik. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 203,41 triliun sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika energi dunia.

Pemerintah didorong untuk segera melakukan penyesuaian anggaran guna menjaga stabilitas fiskal di tengah lonjakan harga minyak dunia yang menembus level US$ 100 per barel. Sejumlah ekonom menyarankan realokasi anggaran dari program-program strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperkuat bantalan subsidi energi.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai kenaikan harga energi ini akan memperlebar selisih harga keekonomian yang harus ditanggung pemerintah. Sebagai catatan, pemerintah telah mengalokasikan Rp 381,3 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026.

“Jika harga minyak bertahan di sekitar US$ 100 per barel, kemungkinan besar kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi akan meningkat,” ujar Yusuf saat dihubungi, Senin (9/3/2026).

Yusuf menekankan bahwa dalam kondisi tekanan fiskal, pemerintah perlu melakukan refocusing anggaran. Menurutnya, program besar pun harus siap dievaluasi skala dan tahapan implementasinya jika ada kebutuhan yang lebih mendesak, khususnya untuk stabilisasi harga atau perlindungan sosial langsung.

“Pada dasarnya semua program besar atau flagship pemerintah juga harus bersiap untuk kemungkinan dilakukan penyesuaian anggaran. Artinya bukan hanya program kecil yang dievaluasi, tetapi juga program-program besar perlu dilihat kembali skala, tahapan implementasi, dan kebutuhan dananya,” jelasnya.

Editor: Prisma Ardianto