Pangkas MBG di Hari Sabtu, Wamenkeu: Negara Hemat Rp 50 Triliun

JAKARTA, investor.id – Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengungkapkan strategi optimalisasi anggaran melalui penajaman (refocusing) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan meniadakan pemberian makan gratis pada hari Sabtu, pemerintah diprediksi mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 1 triliun per hari atau lebih dari Rp 50 triliun dalam satu tahun.

Langkah ini diambil guna memastikan kelangsungan fiskal dan efektivitas program di lapangan, mengingat aktivitas belajar mengajar mayoritas siswa hanya berlangsung hingga hari Jumat.

“Jadi Sabtu dihilangkan, satu hari itu bisa ngirit Rp 1 triliun. Empat kali dalam sebulan itu bisa menghemat Rp 4 triliun. Dalam satu tahun tentu saja lebih dari Rp 50 kita bisa menghemat,” ujar Juda Agung dalam acara Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional di Grha Bhasvara Icchana, Bank Indonesia, Senin (27/4/2026).

Selain efisiensi hari pelaksanaan, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) juga memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Juda menegaskan, SPPG yang tidak memenuhi standar nutrisi atau terindikasi "nakal" akan diberikan sanksi berat berupa skorsing atau penghentian operasi sementara.

“SPPG yang tidak memberikan makan berisi sesuai dengan standar-standar nutrisi,  SPPG nakal itu dievaluasi dulu dan diskors. Jadi ini sebagai contoh bagaimana penajaman-penajaman terus dilakukan,” tutur dia.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebelumnya menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan secara organik melalui Deputi Pemantauan dan Pengawasan serta inspektorat. Saat ini, BGN telah mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional sekitar 1.780 SPPG dari total 26.800 unit di seluruh Indonesia.

“SPPG yang tidak memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) atau ada SPPG yang belum daftar SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), kita hentikan dulu sementara. Ketika sudah daftar SLHS tapi satu bulan belum keluar sertifikatnya, kita hentikan sementara,” tegas Dadan.

Langkah pengetatan standar ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan program MBG tahun 2026 berjalan secara berkualitas, higienis, dan tepat sasaran tanpa membebani kas negara secara berlebih.

Perputaran Ekonomi MBG

BGN dalam laporannya memaparkan bahwa perputaran dana dari Program MBG mencapai Rp 1 triliun per hari di tingkat daerah. Aliran dana ini berdampak langsung pada penyerapan lebih dari satu juta tenaga kerja, khususnya dari kelompok masyarakat miskin ekstrem yang bertugas di SPPG.

“Rata-rata uang pemerintah yang mengalir ke daerah mencapai sekitar Rp 1 triliun per hari,” ungkap Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya di Jakarta, belum lama ini.

Dia merinci bahwa dari total dana harian tersebut, sekitar Rp 117 miliar dialokasikan untuk insentif 1,8 juta pekerja atau relawan. Sementara itu, lebih dari Rp 600 miliar diserap oleh pedagang komoditas pangan seperti beras, sayur, ikan, telur, daging, hingga buah-buahan.

“Dana tersebut menjadi bentuk pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program MBG,” ujar Sony

Sony menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyiapkan rantai pasok pangan yang mandiri. Ia memperingatkan agar kebutuhan bahan baku SPPG tidak mengambil porsi dari pasar tradisional guna menghindari persaingan harga dan stok dengan kebutuhan rumah tangga.

“Jangan sampai kebutuhan SPPG dipenuhi dari pasar tradisional, karena tempat itu puluhan tahun digunakan untuk memenuhi kebutuhan ibu-ibu rumah tangga. Jangan sampai buncis, kacang panjang, telur, itu di pasar tradisional rebutan antara emak-emak, ibu-ibu rumah tangga dengan kepala SPPG,” tegasnya.

Di sisi lain, BGN juga menyebut bahwa penyelenggaraan Program MBG ini juga memicu transformasi model usaha di berbagai daerah. BGN mencatat banyak gedung olahraga, hotel kecil, hingga ruko yang kini beralih fungsi menjadi SPPG sebagai bentuk respons terhadap peluang ekonomi baru ini.

“Ini artinya merupakan satu fenomena, adanya perubahan model usaha,” ucap Sony.

Terkait akuntabilitas, Sony menjamin penyaluran dana dilakukan secara transparan. Sebanyak 70% anggaran dialokasikan untuk bahan baku dan langsung dikirim ke Virtual Account (VA) SPPG tanpa melalui perantara kementerian atau Pemda.

Editor: Prisma Ardianto