Wamenkeu Ungkap Cara APBN Tetap Aman di Tengah Gejolak Harga Energi

JAKARTA, investor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 mampu menyentuh angka 5,5%. Optimisme ini didasarkan pada geliat konsumsi rumah tangga yang tetap kuat serta performa penerimaan pajak yang tumbuh signifikan di awal tahun.

Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengungkapkan bahwa indikator utama seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Maret 2026 berada di level optimistis yakni 122,9. Dari sisi fiskal, realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) per 31 Maret 2026 melonjak 57,7% secara tahunan mencapai Rp 155,6 triliun.

“Melihat PPN dan PPnBM meningkat cukup signifikan, kemudian ekspektasi konsumen dan sebagainya, ini yang kemudian kita optimis bahwa di triwulan I akan tumbuh 5,5%,” ujar Juda Agung dalam acara Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (Pinisi) di Bank Indonesia, Senin (27/4/2026).

Pernyataan ini sekaligus menjawab kekhawatiran sejumlah pengamat terkait kesehatan fiskal nasional dan perekonomian nasional. Juda membantah rumor yang menyebut Saldo Anggaran Lebih (SAL) hanya tersisa Rp 120 triliun, sembari menegaskan bahwa defisit anggaran hingga akhir Maret 2026 masih terjaga di level 0,93% dari PDB atau senilai Rp 240,1 triliun.

“Ini kok semua khawatir sehingga angka-angka yang keluar dari pengamat juga tidak tepat, katanya SAL-nya hanya Rp 120 triliun. Ini yang mungkin saya perlu jelaskan,” terang Juda Agung.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga menegaskan bahwa sisa SAL sebesar Rp 120 triliun adalah tidak benar. Dana SAL tetap utuh Rp 420 triliun, meskipun sebagian besar penempatannya beralih dari Bank Indonesia (BI) ke bank-bank komersial.

Lebih lanjut, Juda memastikan APBN akan tetap berfungsi sebagai peredam kejut (shock absorber) seiring eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengerek harga minyak dunia. Fungsi itu juga yang membuat pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi di saat harga minyak sempat menyentuh US$ 100 per barel pada Maret lalu.

“Mungkin kalau tanggal sekarang ini sudah naik antara US$ 79-80 per barel. Artinya apa? Ada kelebihan dari asumsi yang sebesar US$ 70. Bagaimana respons kita? Respons pemerintah adalah harga-harga BBM tidak naik yang disubsidi. Harga BBM yang disubsidi tidak naik, harganya tetap,” urai Juda Agung.

Untuk menjaga defisit APBN agar tidak melampaui ambang batas 3% dari PDB akibat lonjakan subsidi energi, Kemenkeu akan menempuh langkah penajaman anggaran atau refocusing. Langkah ini diambil untuk memastikan program prioritas nasional tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas fiskal.

Juda menambahkan, refocusing merupakan langkah strategis pemerintah dalam melakukan penajaman penggunaan anggaran. Hal ini berbeda dengan kebijakan efisiensi yang sebelumnya telah diterapkan dan memunculkan anggaran negatif dari banyak pihak. Dalam hal refocusing, program-program prioritas tetap berjalan dengan lebih berkualitas tanpa mengorbankan kredibilitas dan stabilitas APBN itu sendiri.

“Kalau subsidinya membengkak dan didiamkan, tentu saja defisit bisa di atas 3%.  Dan itu asumsinya kalau ICP-nya rata-rata sepanjang tahun adalah US$ 100. Tetapi tentu saja pemerintah tidak tinggal diam,” terang dia.

Editor: Prisma Ardianto