Arya Sinulingga: IPO PHE Tunggu Audit Laporan Keuangan 

JAKARTA, Investor.id - Penawaran perdana saham (initial public offering/IPO) anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi, akan dilaksanakan setelah rampung audit laporan keuangan kuartal IV-2022.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, proses IPO PHE masih menunggu rilis laporan keuangan. Sebab, untuk IPO, PHE tentu masih memerlukan waktu untuk mencari pembeli dan sebagainya.

"Jadi, bukan di kuartal I-2023, tapi menunggu laporan keuangan. Kemudian proses berlanjut. Kalau tidak ada laporan keuangan tentu tidak bisa. Tunggu laporan keuangan dulu, selesai baru proses," ucap Arya saat ditemui di Kementerian BUMN, Rabu (8/2).

Dia menerangkan, PHE perlu memperoleh suntikan dana untuk mendukung ekspansinya. Sebab jika tidak, maka impor terhadap BBM akan semakin membengkak. "Jadi, PHE itu harus ekspansi supaya impor minyak tidak besar. Kalau bisa, ya, sama-sama seperti sekarang. Kalau PHE tidak ekspansi, impor BBM semakin besar. Maka, PHE mau tidak mau harus ekspansi," tambahnya.

Atas dasar itu, PHE perlu mendapatkan dana segar lewat IPO saham untuk merealisasikan ekspansinya. Mustahil, ekspansi PHE dilaksanakan dengan mengandalkan dana utang.

"Pertamina jangan utang. PHE jangan utang. Maka dicarilah dana segar untuk ekspansi. Jadi bukan PHE mau jual saham, bukan. Karena PHE harus ekspansi. Kalau PHE nggak ekspansi, kita impor BBM makin besar. Ketahanan energi kita itu turun bos kita nggak mau utang, Pertamina nggak mau utang," tutur Arya.

Sebelumnya, Pertamina mengumumkan akan melepas saham Pertamina Geothermal Energy (PGE) ke publik sebanyak 10,35 miliar atau setara 25% saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham. Raksasa perusahaan minyak RI membanderol harga penawaran saham PGE sebesar Rp 820-945 per saham.

Dari aksi penawaran tersebut, PGE mengincar maksimal dana sebesar Rp 9,78 triliun. Berdasarkan prospektus, seluruh dana hasil IPO setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan sekitar 85% untuk pengembangan usaha perseroan sampai tahun 2025 dan 15% untuk pembayaran facilities agreement.

Adapun rincian 85% tersebut, sekitar 55% digunakan untuk capital expenditure (capex) atau investasi pengembangan kapasitas tambahan dari WKP operasional melalui pengembangan konvensional dan utilisasi co-generation technology untuk memenuhi permintaan tambahan dari pelanggan existing perseroan.

Editor: Investor.id