Kebijakan Tarif AS Berpotensi Tekan Pasar Obligasi RI

JAKARTA, investor.id - Kebijakan agresif tarif dagang yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berhasil membuat investor berpikir ulang untuk berinvestasi di emerging market seperti Indonesia. Hal ini memberikan tekanan terhadap pasar obligasi Tanah Air.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa pendekatan ‘America First’ Trump dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi global dan meningkatkan risiko di pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Jika pertumbuhan ekonomi global melemah, risiko gagal bayar (default risk) obligasi akan meningkat. Investor akan menuntut imbal hasil (yield) lebih tinggi sebagai kompensasi, yang pada akhirnya membuat biaya pembiayaan semakin mahal," ujar dia kepada Investor Daily, Senin (8/4/2025).

Dia juga menyoroti bahwa penurunan aktivitas ekonomi akibat kebijakan tarif bisa memperburuk sentimen pasar terhadap obligasi pemerintah maupun korporasi. Dalam kondisi tersebut, investor asing cenderung lebih berhati-hati dan mungkin mengalihkan investasinya ke aset yang lebih aman seperti US Treasuries.

"Apalagi jika tarif memperkuat ekonomi AS dalam jangka pendek, daya tarik obligasi negara berkembang seperti Indonesia bisa berkurang. Namun, depresiasi rupiah bisa membuat obligasi Indonesia lebih menarik bagi investor berbasis dolar," tambah dia.

Yusuf memperkirakan, yield Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun berpotensi naik, terutama jika arus keluar modal meningkat dan tekanan terhadap rupiah membesar. Kenaikan yield global juga bisa terjadi apabila inflasi di AS mendorong Federal Reserve untuk kembali menaikkan suku bunga.

"Namun, arah yield juga akan sangat ditentukan oleh kebijakan moneter domestik, intervensi pasar, serta sentimen risiko investor," jelas dia.

Sementara untuk obligasi korporasi, Yusuf menilai, kondisi pasar saat ini tidak ideal untuk penerbitan baru. Menurut dia, perusahaan penerbit harus menawarkan yield lebih tinggi demi menarik minat investor, yang berarti biaya pinjaman meningkat. "Beberapa perusahaan bisa jadi tetap menerbitkan obligasi karena kebutuhan likuiditas, meski harus menanggung beban bunga lebih tinggi," tutur dia.

Di sisi lain, VP Head of Marketing, Strategy & Planning Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi Kasmarandana menilai bahwa ketidakpastian ekonomi akibat tarif resiprokal AS cenderung menekan yield obligasi negara, karena investor beralih ke aset yang lebih stabil. "Yield obligasi Treasury AS bertenor 10 tahun bahkan turun lebih dari 15 basis poin, ke level terendah lima bulan di 4,04%. Kami memperkirakan penurunan serupa juga akan terjadi pada obligasi pemerintah Indonesia," ujar dia.

Namun untuk obligasi korporasi, Oktavianus memperkirakan terjadi pelebaran spread, khususnya pada surat utang dengan peringkat kredit rendah. Hal ini disebabkan oleh tuntutan premi risiko lebih tinggi dari investor. "Emiten akan menghadapi pembiayaan yang lebih mahal karena harus membayar bunga lebih tinggi," kata dia.

Meski demikian, dia optimistis, permintaan terhadap obligasi negara Indonesia masih akan tumbuh, baik dari investor domestik maupun asing, seiring stabilnya peringkat kredit Indonesia yang masih berada pada level investment grade dari lembaga seperti Fitch Ratings (BBB/stabil) dan S&P Global Ratings (BBB/stabil)."Indonesia tetap kompetitif dibanding emerging markets lainnya," tutur dia.

Lebih lanjut, Kiwoom Sekuritas juga mencatat adanya peningkatan risiko resesi di AS. Indikator selisih yield antara US Treasury 3 bulan dengan 18 bulan menunjukkan penurunan tajam hingga -113 basis poin, yang menyiratkan peningkatan potensi resesi.

Editor: Muawwan Daelami