Koalisi Partai Pemenang Pilpres Seharusnya Dipimpin Presiden Terpilih

JAKARTA, investor.id – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyebut Prabowo Subianto yang paling tepat menjadi pemimpin partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) jika dia terpilih menjadi presiden. Jika koalisi dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang masa jabatannya berakhir 20 Oktober 2024 justru terlihat aneh.

"Saya melihat sesuatu yang tidak bagus atau terasa aneh dan janggal kalau Jokowi menjadi pimpinan KIM karena masa jabatannya kan berakhir 20 Oktober 2024 mendatang. Tentunya koalisi inginkan hal ini terus berlanjut," katanya, Sabtu (16/3/2024).

Menurut Ujang, bila Jokowi tetap ingin menjadi ketua KIM, hal ini menandakan adanya keinginan kekuasaan yang berlanjut dan hendak mengendalikan koalisi partai. Padahal saat pelantikan presiden terpilih, Jokowi tidak menjabat sebagai presiden lagi.

Jadi, lanjutnya, untuk apa juga Jokowi ingin menjadi ketua KIM karena tidak memiliki jabatan atau kekuatan kembali. Seharusnya pemimpin KIM itu adalah presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Ini fakta, baik senang maupun tak senang. Kelihatannya Jokowi ingin berkuasa dan menjabat terus dan mengendalikan partai-partai koalisi. Saya melihat rencana ini sepertinya tidak akan diterima anggota koalisi yang mendukung Prabowo-Gibran," ungkap dia.

Alasannya, bisa saja anggota koalisi tidak bersedia menerima Jokowi sebagai ketua koalisi besar ini karena sudah tidak menjabat sebagai presiden dan bisa dibilang posisinya lemah.

Kedua, Jokowi juga bukan ketua partai politik (parpol) dan hendak mengatur para ketua parpol. Bisa jadi ketum-ketum bakal parpol menolak.

"Jadi buat apa juga ia cawe-cawe terkait ketua KIM dan ini tidak bagus. Sebaiknya Jokowi itu menjadi tokoh bangsa dan negarawan, apalagi ia sempat menuturkan usai masa jabatan presiden akan kembali ke Solo menjadi warga biasa kembali," urai Ujang.

Ia menilai, koalisi KIM pendukung Prabowo-Gibran akan rasional dan realistis yang berbasis pada rasionalitas dan realitas. Artinya ketika Prabowo terpilih sebagai presiden, seharusnya sosok Ketua Umum Partai Gerindra inilah yang menjadi Ketua Koalisi Indonesia Maju.

"Saya melihat realitas yang ada. Deal-dealnya adalah Prabowo yang menjadi Ketua KIM. Itu kuncinya dan tak perlu dikotak-katik karena KIM ini akan patuh dan tunduk mengikatkan diri pada presiden terpilih, bukan pada Jokowi sebagai mantan presiden," tegas Ujang.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu memaparkan saat Jokowi tidak menjabat sebagai presiden, posisinya terbilang lemah dan bakal tidak kuat menjadi Ketua KIM.

"Bisa jadi ketum-ketum parpol tersebut tidak akan manut atau menurut apa yang diminta Jokowi nantinya. Karena mereka akan menurut pada presiden yang menjabat secara sah dan berlaku," pungkas Ujang.

Editor: Maswin