Setara Institute Sampaikan 4 Hal Masalah Intoleransi, Pemerintah Perlu Serius Tangani

JAKARTA, investor.id – Setara Institute meminta pemerintah serius dalam menangani kasus intoleransi di Indonesia. Hal lantaran kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) masih terbilang tinggi.

Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan, ada sejumlah catatan terkait kasus intoleransi. Pertama, stagnasi dalam perlindungan KBB. 

"Setara Institute mencatat angka pelanggaran KBB masih tergolong cukup tinggi, yaitu 217 peristiwa dengan 329 tindakan pada 2023," kata Halili dalam keterangannya saat peringatan hari HAM sedunia, Selasa (10/12/2024).

Halili pun memberi catatan terkait dugaan keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penolakan pembangunan rumah ibadah.

"Ketiga, masih adanya 71 regulasi daerah yang intoleran terhadap kelompok agama/kepercayaan tertentu," ungkapnya.

Selain itu, Halili juga menyoroti belum optimalnya tiga unsur kepemimpinan pembangunan ekosistem toleransi, yakni kepemimpinan politik, kepemimpinan birokratik, dan kepemimpinan sosial

"Hal ini ditandai dengan adanya favoritisme kebijakan, pembiaran atas diskriminasi, dan tindakan intoleran seperti menolak kegiatan ibadah," kata dia.

Menurut Halili pihaknya telah menyerahkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mengatasi permasalahan intoleransi tersebut ke Prabowo Subianto.

Dalam dokumen tersebut, ada 8 strategi dan 25 aksi guna menjawab 4 isu strategis dalam pembangunan ekosistem toleransi umat beragama/berkeyakinan.

"Dokumen ini diselaraskan dengan salah satu arah pembangunan dalam RPJPN serta Cita ke-8 dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk peningkatan toleransi, yang dapat mendukung harmonisasi pembangunan daerah untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut," katanya.

Editor: Maswin