Prabowo Siap Tumpas Mafia Tambang Ilegal Tanpa Pandang Bulu

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mendeteksi adanya 1.063 tambang ilegal yang beroperasi. Dari jumlah tersebut, tercatat kerugian negara dengan nilai fantastis yaitu hingga Rp 300 triliun. Terkait hal ini, Prabowo siap menumpas mafia tambang ilegal tanpa pandang bulu.

“Telah dilaporkan oleh aparat terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah Rp 300 triliun,” ucap Prabowo dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah di Gedung DPR pada Jumat (15/8/2025).

Dia meminta dukungan dari seluruh pihak untuk mengatasi maraknya praktik tambang ilegal. Prabowo  menegaskan pihaknya akan menumpas habis semua pelaku tambang ilegal tanpa memandang status orang tersebut baik dari kalangan pengusaha, politisi, hingga aparat keamanan. 

“Saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar? Orang-orang kuat?  Apakah jenderal dari TNI? Jenderal dari polisi atau mantan dari jenderal Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tutur Prabowo.

Dia meminta dukungan kepada seluruh pihak baik politisi maupun aparat penegak hukum agar bekerja bersama-sama memberantas praktik pertambangan ilegal. Lantaran praktik tambang ilegal telah memberikan kerugian baik dari sisi lingkungan maupun dari sisi perekonomian masyarakat.

Namun, dirinya juga terbuka bila ada pihak yang ingin menjadi justice collaborator untuk mengatasi praktik tambang ilegal.

“Bahkan bila ada politisi Gerindra yang terlibat maka juga akan ditindak oleh aparat hukum. Sebagai sesama pimpinan partai saya ingatkan anggota-anggota semua partai termasuk Partai Gerindra. Kalau anda terlibat, anda jadi justice collaborator. Anda laporan saja karena walaupun anda Gerindra tidak akan saya lindungi,” ungkap Presiden.

Kepala negara itu menegaskan, praktik pertambangan idealnya dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, negara mendorong agar potensi sumber daya alam dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat.

“Kalau rakyat yang nambang kita bikin koperasi. Kita atur kita legalkan. Namun jangan alasan (atas nama) rakyat tahu-tahu menyelundupkan ratusan triliun,” pungkasnya.

Editor: Grace El Dora