Ekonom Billy Mambrasar Dorong Penyederhanaan Kebijakan Ekonomi Batam

BATAM, investor.id – Peneliti ekonomi Billy Mambrasar menilai penyederhanaan kebijakan kawasan ekonomi di Batam perlu dilakukan untuk mempercepat proses bisnis serta meningkatkan kepastian investasi. Salah satu langkah yang diusulkan adalah menghapus skema Proyek Strategis Nasional (PSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Special Economic Zone (SEZ) di wilayah tersebut.

Pandangan tersebut disampaikan Billy saat memberikan kuliah tamu di Politeknik Negeri Batam dengan topik ‘Menjadikan Batam sebagai Hub Ekspor UMKM Indonesia’. Ia juga menyinggung dinamika kebijakan yang tengah menjadi perbincangan publik, termasuk perdebatan mengenai arah pengembangan kawasan ekonomi Batam.

Menurut Billy, keberadaan berbagai skema kawasan seperti PSN, KEK, dan SEZ berpotensi menimbulkan kompleksitas birokrasi jika tidak dikelola secara sederhana dan terintegrasi. Ia menjelaskan bahwa Batam sejak awal telah memiliki status Free Trade Zone (FTZ) yang memberikan berbagai kemudahan investasi, mulai dari pembebasan bea masuk hingga insentif fiskal bagi pelaku usaha.

Kawasan tersebut juga dikelola oleh Badan Pengusahaan Batam sebagai otoritas pengelola kawasan perdagangan bebas. “Secara ekonomi, fasilitas yang biasanya diberikan di Kawasan Ekonomi Khusus sebenarnya sudah tersedia di Batam sejak awal. Karena itu, penambahan berbagai label kawasan baru justru berpotensi menciptakan kompleksitas kebijakan,” ujar Billy dalam keterangan pers, Senin (16/3/2026).

Dalam praktiknya, investor yang ingin membangun industri di Batam sering kali harus berkoordinasi dengan banyak lembaga, mulai dari pemerintah daerah, BP Batam, kementerian terkait, hingga aturan tambahan yang berkaitan dengan proyek strategis nasional maupun kawasan ekonomi khusus.

Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, kondisi ini dikenal sebagai biaya transaksi (transaction cost). Semakin banyak lembaga yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan investasi, semakin besar pula biaya waktu dan administrasi yang harus ditanggung investor.

“Dalam dunia investasi global, kecepatan dan kepastian proses adalah faktor utama. Jika prosesnya terlalu rumit, investor tentu akan membandingkan dengan kawasan lain di Asia Tenggara yang menawarkan proses lebih sederhana,” jelasnya.

Tumpang Tindih Regulasi

Editor: Indah Handayani