Papua Krisis Suplai Pangan Akibat MBG, Pemerintah Diminta Bertindak Cepat

JAYAPURA, investor.id – Ketahanan pangan di Papua tengah menghadapi tekanan serius, ditandai dengan kenaikan harga dan terbatasnya pasokan sejumlah komoditas utama seperti ikan, ayam, telur, dan daging.

Billy Mambrasar, anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, mengungkapkan kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang turut meningkatkan kebutuhan bahan pangan di daerah.

“Keluhan datang dari berbagai daerah. Terakhir dari Kabupaten Yapen yang mengalami kekurangan suplai ikan segar, padahal wilayahnya berbasis maritim,” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (1/5/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, ikan tuna, ikan cakalang, dan sayuran menjadi penyumbang utama inflasi pada Maret 2026 yang mencapai sekitar 3,5% secara tahunan.

Sementara itu, laporan Bank Indonesia menunjukkan inflasi di wilayah tersebut dipicu keterbatasan pasokan pangan lokal serta tingginya ketergantungan distribusi dari luar daerah.

Masalah suplai ini sejatinya bukan hal baru. Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Papua mencatat produksi telur ayam sekitar 35.000 butir per hari, sementara kebutuhan di Kota Jayapura mencapai lebih dari 50.000 butir per hari. Kesenjangan serupa juga terjadi pada komoditas lain seperti daging, ikan, buah, dan sayuran di berbagai wilayah Papua.

Menurut Billy, keterbatasan pasokan ini berdampak langsung terhadap pelaksanaan program strategis nasional, termasuk MBG. Ia menilai tanpa dukungan sistem logistik dan produksi pangan yang memadai, program tersebut berisiko tidak berjalan optimal.

“Jika bahan baku seperti ikan dan sayur terbatas, maka kualitas gizi yang diberikan kepada masyarakat juga akan terganggu. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi menyangkut kualitas generasi ke depan,” tegasnya.

Intervensi Distribusi Logistik

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Billy mendorong pemerintah pusat mengambil langkah cepat dan terintegrasi, mulai dari penguatan produksi lokal di sektor perikanan dan peternakan, intervensi distribusi logistik, hingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti cold storage dan pusat distribusi pangan.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya integrasi program MBG dengan pelaku usaha lokal serta koordinasi lintas kementerian guna memastikan keberlanjutan kebijakan di sektor pangan, kesehatan, dan ekonomi.

Billy menilai, Papua membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih spesifik mengingat tantangan geografis dan struktural yang berbeda dibanding wilayah lain di Indonesia. “Kondisi ini menjadi alarm bahwa keberhasilan program nasional di Papua sangat bergantung pada kesiapan ekosistem pangan yang kuat, stabil, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Editor: Indah Handayani