Jokowi: Anggaran Tak Terduga Bisa untuk Atasi Inflasi di Daerah

JAKARTA, investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa anggaran tidak terduga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah inflasi di daerah. Penggunaan anggaran ini misalnya untuk menutup biaya transportasi dan distribusi yang mahal ketika harus mendatang barang-barang kebutuhan masyarakat dari daerah yang masih berharga murah.

“Saya sudah perintahkan ke Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan entah surat keputusan, entah surat edaran yang menyatakan bahwa ‘Anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah’,” ujar Presiden saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Presiden mengaku, saat melakukan kunjungan ke Merauke Papua, beberapa waktu lalu, mendapatkan laporan bahwa beras di daerah itu melimpah dan tidak ada yang membeli. “Harganya juga murah Rp 6.000 (per kilogram). Saya cek ke bawah bener, harga Rp 6.000,” kata Presiden bercerita.

Sementara itu, lanjut dia, ada daerah lain di sekitar yang masih kekurangan pasokan beras, tapi tidak membeli dari Merauke yang melimpah dan harganya masih murah. “Problemnya (ternyata) tranportasi mahal,” tandas Jokowi.

Oleh karena itu, menurut Presiden, dirinya telah menyampaikan dalam sebuah rapat kepada Menteri Dalam Negeri agar biaya transportasi dan distribusi yang mahal bisa ditutup dengan anggaran tak terduga. “(Anggaran tak terduga) bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi bagi barang-barang yang ada,” kata dia.

Kerja Lapangan

Presiden mengingatkan bahwa kerja pengendalian inflasi seperti itu memerlukan kemampuan kerja lapangan. “Ini kerja lapangan yang harus TPIP (Tim Pengendalian Inflasi Pusat) dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) semuanya mengerti, barang-barang mana yang menjadi masalah. Karena momok semua negara sakarang ini adalah inflasi,” ucap Presiden.

Jokowi mengungkapkan, inflasi Indonesia hingga Juli 2022 tercatat masih di 4,94%. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain seperti Korea Selatan yang sebesar 6,3%, Singapura dan India 6,7%, Thailand 7,7%, Amerika Serikat (AS) 8,5%, Uni Eropa (UE) 8,9%, dan bahkan Turki melesat hingga 79,6%.

Namun, lanjut Presiden, angka inflasi Indonesia bisa ditahan di level yang rendah karena pemerintah masih memberikan subsidi dan kompensasi terhadap komoditas energi yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Hingga akhir tahun, pemerintah menyediakan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502,4 triliun.

“Angka inflasi yang berada di 4,94% tadi itu masih didukung oleh tidak naiknya harga BBM kita seperti Pertalite, Pertamax, solar, LPG, dan listrik. Itu bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian. Itu harga yang disubsidi oleh pemerintah yang besarnya Rp 502 triliun (tahun ini). Angkanya gedhe sekali,” tegas Jokowi.

Presiden belum bisa memastikan bahwa APBN akan terus memiliki kemampuan untuk mempertahankan subsidi tersebut. “Lha itu nanti akan dihitung oleh Menteri Keuangan,” pungkas Presiden yang kemudian membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022.

Editor: Nasori