Jokowi Minta Kepala Daerah Kerja Sama dengan TPID untuk Kendalikan Inflasi

JAKARTA, Investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, untuk bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dalam mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing.

“Saya ingin bupati, wali kota dan gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan TPID di daerah dan Tim Pengendali Inflasi di Pusat,” kata Jokowi saat memberikan arahan di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2022 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Jokowi meminta, TPID dapat mencatat komoditas yang mengalami kenaikan harga dan bisa menemukan faktor penyebab terjadinya inflasi di daerahnya.

“Tanyakan di daerah kita, apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi. Bisa saja beras, bisa saja tadi bawang merah, bisa saja cabe,” ujar Jokowi.

Kemudian TPIP mengecek kembali daerah mana yang memiliki pasokan komoditas yang melimpah untuk memastikan pasokan komoditas tetap aman dan rantai distribusi komoditas tetap berjalan dengan baik.

“Di cek tim pengendali inflasi pusat, cek daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah,” terang Jokowi.

Kemudian data komoditas pangan yang ada di TPID dan TPIP harus diintegrasikan. Karena Indonesian merupakan negara yang sangat besar, memiliki 37 provinsi, dan tiga daerah otonomi baru (DOB).

“Disambungkan. Ini harus disambungkan, karena negara ini negara besar sekali, 514 kabupaten/kota, 34 sekarang 37 provinsi dengan DOB yang baru ini negara besar,” tegas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini telah berkali-kali menyampaikan bahwa situasi sulit yang tengah dihadapi Indonesia adalah situasi yang tidak mudah. Dunia juga menghadapi situasi yang sangat sulit.

“Semua negara menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit. Dimulai dari pandemi Covid-19 yang belum pulih dan beberapa negara saat ini masih berada pada angka yang tinggi. Kemudian masuk, muncul perang, muncul krisis pangan, muncul krisis energi, muncul krisis keuangan. Inilah yang saya bilang tadi keadaan yang sangat sulit,” terang Jokowi.

Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia bersama pemerintah daerah, termasuk TPID dan TPIP, tidak boleh bekerja biasa saja karena keadaan yang tidak normal. Tidak boleh bekerja secara rutinitas dengan standar-standar yang baku. “Kita tidak boleh bekerja standar. Enggak bisa lagi, karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja rutinitas karena memang keadaannya tidak normal. Tidak bisa kita memakai standar-standar baku, standar-standar pakem, enggak bisa,” ungkap Jokowi.

Jokowi meminta jajarannya dan kepala daerah harus bekerja dengan melihat detail berdasarkan data-data yang ada. “Para menteri, gubernur, bupati dan wali kota enggak bisa lagi kita bekerja rutinitas. Enggak, enggak bisa kita bekerja hanya melihat makronya saja. Enggak bisa, enggak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat, lebih lagi harus detail juga, dilihat lewat angka-angka dan data-data karena memang keadaannya tidak normal,” terangnya.

Editor: Investor.id