Indonesia dan Malaysia Perkuat Perlidungan Pengembangan Minyak Kelapa Sawit

JAKARTA,investor.id - Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam mendorong pengembangan industri kelapa sawit. Kedua negara ini juga akan melakukan perlawanan terhadap negara Uni Eropa yang melakukan diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit.

“Kami sepakat terus melindungi sektor kelapa sawit dengan memperkuat upaya dan kerja sama mengatasi diskriminasi terhadap kelapa sawit dan menanggapi meningkatnya kebijakan sepihak yang mempengaruhi kelapa sawit,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Bilateral Meeting di Jakarta pada Kamis (9/2/2023).

Hal ini merupakan langkah dalam menanggapi kesepakatan politik tentang proposal Komoditas Bebas Deforestasi Uni Eropa (UE). Indonesia dan Malaysia akan melakukan misi bersama ke UE untuk mengomunikasikan solusi dan konsekuensi dari peraturan tersebut. Usai misi ke UE, kunjungan juga akan dilakukan ke India untuk mempromosikan penggunaan minyak sawit menyusul pengakuan ISPO dan MSPO oleh India melalui inisiatif bersama dengan Indian Palm Oil Sustainability Framework (IPOS), serta pengenalan GFP-SPO.

“Kami akan melakukan kunjungan ke India untuk memanfaatkan beberapa peluang potensial yang ada di India dan kunjungan juga bertujuan untuk mempromosikan karena India telah menerima pengakuan terhadap ISPO dan MSPO,” kata Airlangga.

Pada saat yang sama Indonesia dan Malaysia fokus pada pengembangan petani kecil dengan meningkatkan penyerapan produk di dalam negeri serta mendorong percepatan hilirisasi. Penguatan aspek keberlanjutan kelapa sawit melalui skema sertifikasi nasional yakni ISPO dan MSPO juga perlu terus dilakukan, terlebih saat ini Sekretariat CPOPC juga telah mengeluarkan Global Framework Principles for Sustainable Palm Oil (GFP-SPO).

“Petani ini berharap CPOPC ( Council of Palm Oil Producing Countries) bisa memerankan peran lebih agar bisa membantu bahwa CPO itu menjadi salah satu program pengentasan kemiskinan baik di Malaysia maupun Indonesia. Para petani akan didorong untuk mengikuti best practice dari ISPO maupun MSPO,” kata Airlangga.

Pada tahun 2022 salah satu sektor yang menjadi katalis dalam mendorong kinerja ekonomi nasional yakni sektor pertanian, yang memiliki capaian pertumbuhan ekspor hingga 6,53% (yoy) dari Rp 329,4 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 350,9 triliun pada 2022.

Kinerja solid ekspor sektor pertanian salah satunya didominasi oleh komoditas minyak sawit sebagai urutan teratas ekspor. Produksi minyak sawit di Indonesia sendiri menunjukkan angka sebesar 46,8 juta ton pada tahun 2022 dengan sebagian besar produksi digunakan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Pemerintah juga terus berupaya mendorong perkembangan industri minyak sawit melalui berbagai kebijakan.

“Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program B35. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi sekaligus menghemat devisa US$ 10,75 miliar. Dengan mengurangi 34,9 juta ton emisi Gas Rumah Kaca,” tutur Airlangga.

Dalam kesempatan itu, Menteri Perladangan dan Komoditas Malaysia Dato’ Sri Fadillah Yusof mengatakan upaya melawan diskriminasi dari negara Uni Eropa bukan saja dalam konteks scientific, fakta ekonomi tetapi juga dalam konteks sosial. Sebab industri kelapa sawit menyerap banyak tenaga kerja dari pabrik hingga di level petani.

“Dimana kami akan membawa bersama pekebun -pekebun kecil wakil mereka untuk menyuarakan dan memberi pandangan supaya kita dapat memberi maklumat sebenarnya kepada pihak Uni Eropa apakah sebenarnya hal yang telah diamalkan di Malaysia dan juga Indonesia,” tandas Dato’ Sri Fadillah Yusof.

Dia mengatakan, kedua negara menyadari pentingnya komitmen kedua negara untuk menjaga alam sekitar. Kegiatan melakukan pembukaan ladang sawit juga berkomitmen untuk menjaga alam sekitar termasuk penebangan hutan yang secara berkelanjutan.

“Pematuhan sedang kita usahakan berdasarkan kepada sesuatu yang lebih adil dan seksama serta yang lebih memahami keadaan kita di kedua negara,” kata dia.

Editor: Thomas Harefa