Industri Mainan Targetkan Pertumbuhan 5%

JAKARTA, investor.id  - Ketua Umum Asosiasi Mainan Indonesia (AMI) Sutjiadi Lukas menargetkan industri mainan dapat tumbuh 5% pada tahun ini. Dia mengatakan, saat ini kondisi perekonomian nasional belum sepenuhnya pulih dan masyarakat lebih mengutamakan memenuhi kebutuhan pokok. Untuk itu, pihaknya mencoba mengalihkan pasar ke ekspor seperti Malaysia dan mencoba memasuki pasar Afrika.

“Kayaknya pasar lokal sudah jenuh. Kita mengharapkan mainan anak bisa kembali ke zaman dahulu karena lebih baik buat psikologis anak. Industri mainan bisa tumbuh 5% walau sepertinya berat,” kata Lukas kepada Investor Daily, Jakarta, Jumat (3/3).

Salah satu tantangan yang dihadapi industri mainan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, yang dipandang bisa mengganggu pasokan bahan baku industri. Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya bersama beberapa asosiasi lainnya sedang meminta revisi PP tersebut.

Adapun yang menjadi hambatan adalah aturan untuk impor tidak boleh Angka pengenal importir umum (API-U) umum dan harus Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Padahal tidak semua pelaku industri mainan mempunyai API-P.

“Kita usulkan yang mempunyai API-U harus menyertakan MOU sama yang punya pabrik, harus ada bukti P.O. API-U ini tidak boleh menjual di luar pesanan. Kita minta ada Win-win solution,” ucap Lukas.

Mengenai nilai impor mainan anak sebesar US$ 54,7 juta pada 2022 lalu, dia menerangkan, mpor tersebut lebih banyak didominasi dari komponen mainan untuk kebutuhan produksi dalam negeri. Sedangkan untuk mainan jadi tidak banyak impornya.

“Tetapi pemerintah melihatnya secara umum. Sekarang ini kan pemerintah mengurangi impor barang jadi dengan asumsi untuk meningkatkan industri lokal. Nah sebagian besar komponen itu masih diimpor seperti baut, mur, dan per,” ucap Lukas.

Mengenai impor komponen mainan bagi Lukas seperti buah simalakama. Ketika ada investor yang tertarik untuk berinvestasi komponen mainan biasanya tidak cocok antara kapasitas dengan kebutuhan yang diminta. Biasanya kapasitas produksi bisa sampai 50 Ton per bulan, sedangkan daya serap dari industri mainan hanya 5-10 ton per bulan.

“Sisanya buang kemana? Kalau di Tiongkok kan sudah produksi massal. Kalau kita kan hanya kapasitas industri lokal. Makanya mau tidak mau ya impor,” kata dia.

Lukas mengungkapkan, saat ini pihaknya bersama beberapa asosiasi lainnya sedang meminta revisi Peraturan Pemerintah Nomor 28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian kepada Kementerian Koordinator Perekonomian. Mereka tidak meminta dihapus melainkan dikurangi bebannya. Adapun yang menjadi hambatan adalah aturan untuk impor tidak boleh Angka pengenal importir umum (API-U) umum dan harus Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Padahal tidak semua pelaku industri mainan mempunyai API-P.

“Kita usulkan yang mempunyai API-U harus menyertakan MOU sama yang punya pabrik, harus ada bukti PO. API-U ini tidak boleh menjual di luar pesanan. Kita minta ada Win-win solution,” ucap dia.

Sebelumnya, Direktur Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Ni Nyoman Ambareny mengatakan, saat ini memang pasar dalam negeri dibanjiri oleh mainan impor. Bahkan jumlahnya meningkat setiap tahunnya. Dia mengungkapkan, pada 2020 impor mainan anak nilainya mencapai US$ 48,6 juta, tahun 2021 meningkat jadi US$ 58,1 juta, dan tahun 2022 angkanya US$ 54,7 juta.

Sementara 4 negara terbesar langganan impor mainan Indonesia pertama adalah Tiongkok, kedua Malaysia, ketiga adalah Vietnam, keempat adalah Belanda dan Thailand. Tiongkok mendominasi dengan presentase 83% dari semua negara tersebut.

Adapun mayoritas impor saat ini didominasi oleh impor komponen mainan anak, bukan mainan anak jadi. Sementara, kode HS impor di Indonesia saat ini disatukan antara impor komponen mainan dan impor mainan jadi.

"HS impornya gabung antara mainan dan komponennya. Jadi itu yang membuat impornya meningkat," kata Ambareny

Sebagai solusinya, Kemenperin saat ini tengah berupaya memperkuat regulasi aturan SNI terhadap produk mainan di Indonesia. Untuk itu saat ini tengah dilakukan revisi Permenperin terkait aturan mainan wajib berlabel SNI.

Ambareny menjelaskan, pihaknya sudah mendapat keterangan dari industri alasan mereka impor mainan dari Tiongok selain harganya yang lebih murah juga karena ketentuan minimum order. Selain itu, ada beberapa komponen mainan anak yang belum bisa diproduksi di dalam negeri.

"Industrinya komponen mainan ini sebenarnya ada di dalam negeri tapi harganya lebih mahal dan ada ketentuan minimum order harus dalam jumlah besar," ungkap dia.

Sementara nilai ekspor mainan anak Indonesia pada 2020 mencapai US$ 343,3 juta, naik di 2021 menjadi US$ 416,3 juta, dan 2022 naik lagi menjadi US$ 482,4 juta. 

Editor: Indah Handayani