API Berharap Pemerintah Tegakkan Aturan Larangan Impor Pakaian Bekas

JAKARTA, Investor.id - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) berharap pemerintah dengan tegas menerapkan aturan larangan impor pakaian bekas di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ketua API Jemmy Kartiwa Sastraatmadja kepada tim BTV pada Senin (13/3/2023).

"Aturan sudah jelas kalau impor pakaian bekas itu dilarang. Jadi mohon penegakannya diperkuat, istilahnya (agar) banjir baju bekas ke Indonesia itu tidak semakin membanjiri hingga mengganggu Industri Kecil Menengah," Ujar Jemmy.

Dia menambahkan, masifnya impor pakaian bekas telah berdampak besar terhadap ekosistem industri tekstil dari hulu hingga ke hilir industri. Tak hanya berdampak siklus jual-beli bahan baku industri tekstil, namun memicu penurunan permintaan hasil produksi yang berujung terhadap minimnya serapan tenaga kerja. "Efek domino sangat besar, bukan hanya industri, penyerapan tenaga kerja sulit tercapai," tambah Jemmy.

Tak jauh berbeda dengan dengan Jemmy, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho menyatakan, peningkatan impor pakaian besar bisa berdampak terhadap pengurangan pekerja di industri tekstil.

"Ketika kita melihat kinerja dari (industri) tekstil dan produk pakaian jadi belum baik, ketika masa pandemi sampai dengan hari ini masih banyak, banyak sekali industri yang merumahkan pekerjanya," Ujar Andry.

Seperti diketahui, impor pakaian bekas saat ini berstatus ilegal di Indonesia. Hal tersebut diatur dalam larangan impor pakaian dan barang bekas yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Aturan tersebut merupakan revisi dari Permendag Nomor 18 tahun 2021 tentang Barang dan Pakaian Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Meskipun begitu, hingga saat ini pakaian bekas impor masih marak dijual di berbagai daerah di Indonesia.

Editor: Investor.id