Jokowi Beri Perintah, Menperin Agus: Tak Boleh Ada Pakaian Impor Bekas

JAKARTA, investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memerintahkan jajarannya untuk mencari betul sumber impor pakaian bekas, karena sangat mengganggu industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dalam negeri.

Menanggapi itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendukung perintah Presiden dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memiliki kepentingan besar untuk industri. "Bukan hanya pakaian bekas, tetapi yang bekas-bekas itu kalau impor tidak boleh," ucap dia, usai acara Business Matching Produk Dalam Negeri 2023, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Agus menerangkan, isu impor pakaian bekas bukanlah isu sirkular ekonomi atau lingkungan, tetapi kalau impor barang bekas apapun itu, baik baju maupun sepatu itu tidak boleh terjadi. "Kita harus stop. Kementerian Perindustrian fokus akan hal itu saat ini. Di e-commerce juga tentu tidak boleh," kata Menperin.

Menindaklajuti perintah Presiden Jokowi, Agus menegaskan, pihaknya akan membentuk tim dan yang paling penting dari Aparat Penegak Hukum (APH) nanti, apakah akan melakukan sidak ke pusat pakaian bekas, Menperin mengaku banyak cara yang bisa dilakukan.

"Caranya akan banyak nanti. Tetapi paling penting APH. Kita akan bicarakan lebih lanjut nanti," pungkas Agus.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan, impor pakaian bekas sangat mengganggu. "Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Yang namanya impor pakaian bekas itu, sangat mengganggu," tegas Jokowi.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Wirawasta mengungkapkan, total pakaian impor ilegal setiap tahun mencapai 300 ribu ton senilai US$ 2,1 miliar atau sekitar Rp 35 triliun.

Dari jumlah itu, 25-30% atau sekitar Rp 9,7 triliun di antaranya adalah pakaian bekas. Jika impor bisa dibendung, produk lokal yang menggantikannya bisa mendatangkan lapangan kerja baru hingga 500 ribu orang.

“Impor ilegal yang mencapai 300 ribu ton itu kalau dikalikan US$ 7 per kg saja sudah mencapai US$ 2,1 miliar per tahun. Itu kalau diganti produk dalam negeri akan menghasilkan 500 ribu tenaga kerja dan sangat bisa untuk mensubstitusi kelesuan ekspor saat ini,” kata Redma kepada Investor Daily.

Editor: Jauhari Mahardhika