Pemerintah dan BUMN Dorong Dekarbonisasi dan Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan

JAKARTA, investor.id – Kehadiran petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait penggunaan material hijau dari Kementerian PUPR dinilai akan mempercepat implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut menjadi salah satu poin penting yang digarisbawahi dalam seminar “Sustainable Infrastructure Forum: Komitmen Bersama untuk Pengurangan Emisi Karbon dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan” yang diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Indonesia Water Institute (IWI), dan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) di di Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Direktur Jendral Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Jarot Widyoko, menyatakan pentingnya penggunaan material yang ramah lingkungan. “Implementasi konstruksi berkelanjutan harus didukung oleh rantai pasok sumber daya konstruksi dengan mengutamakan produk lokal, unggulan dan ramah lingkungan. Salah satu langkah konkritnya adalah meningkatkan penggunaan semen non-OPC (Non-Ordinary Porland Cement), yang dapat berkontribusi dalam penurunan emisi karbon serta meningkatkan akurasi spesifikasi material semen sesuai peruntukan pekerjaan konstruksi,” papar Jarot.

Pada pidato pembukaan, Dr. Ir. Firdaus Ali, M.Sc., Founder Indonesia Water Institute sekaligus Staf Khusus Menteri PUPR, mengatakan bahwa salah satu penyebab pemanasan global adalah karena peningkatan jumlah emisi karbon dan gas rumah kaca.

Firdaus juga menekankan pentingnya mendorong implementasi kebijakan terkait infrastruktur, konstruksi berkelanjutan, dan green materials. “Pembangunan green industrial sudah mulai dikembangkan di Kalimantan Utara dengan menggunakan energi baru terbarukan. Konsep ini juga sedang diterapkan di IKN Kalimantan Timur. Kementerian PUPR juga sudah mengeluarkan PermenPUPR No. 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan Pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman,'' papar Firdaus.

Permen ini kemudian diperbaharui dengan PermenPUPR No. 9 Tahun 2021 dan lebih konkrit lagi ada Instruksi Menteri PUPR No. 4 Tahun 2020 tentang penggunaan semen Non OPC Cement pada Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat. Ini yang harus kita dorong agar diimplementasikan di lapangan.

Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, M.Eng.Sc., Ka Satgas IKN Kementerian PUPR menjelaskan bagaimana Ibu Kota Nusantara secara konsep dan visi sangat sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. “Secara konsep, IKN adalah kota berkelanjutan dunia, penggerak ekonomi nasional, simbol identitas nasional. IKN adalah kota hutan, kota spons, kota cerdas. Secara visi dan desain juga sudah berkaitan dengan sustainabilty serta rendah emisi karbon. Di sana bukan hanya membuat kota, tapi juga membangun industri yang hijau dan berkelanjutan,” jelas Danis

Sementara itu, Prof. Mohammed Ali Berawi, M.Eng.Sc., Ph.D., Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digitalisasi Otorita IKN, menerangkan bagaimana IKN menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi sebuah negara. “Infrastruktur menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Membangun infrastruktur menuju Indonesia maju 2045 is a must, ujar Ali. Proyek infrastruktur yang efisien, lanjut Ali, akan menjadi nilai tambah. Nilai tambah juga bisa muncul ketika bisa inovasi dilakukan. Nilai tambah juga bisa muncul dari kolaborasi. “IKN dibangun dengan prinsip hijau, ketahanan, berkelanjutan, inklusif, dan cerdas,” kata Ali.

Dalam pemaparannya, Dr. Ir. Herry Trisaputra Zuna, S.E., M.T., Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, mengungkapkan bahwa Kementerian PUPR terikat untuk menurunkan emisi CO2 sebesar 29% atau net zero carbon di tahun 2060. “Pertanyaannya adalah bagaimana semua sektor infrastruktur yang dibangun hari ini bisa mengurangi emisi di masa depan? Kemudian, apakah prosedurnya sudah benar? Bagaimana semen yang digunakan?” ujar Herry.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia belum semewah negara lain. “Biaya infrastruktur di Indonesia baru 40% sementara di negara lain sudah 70%,” katanya. Dalam RPJMN, lanjut Herry, untuk meningkatkan infrastruktur di Indonesia sebesar 10% dibutuhkan biaya sebesar Rp123,4 triliun. Untuk mencapai 100% butuh Rp1.000 triliun. Kalau mengacu ke RPJMN, butuh Rp6.045 triliun hingga tahun 2024 dan 37% bisa berasal dari APBN.

“Tugas kita adalah bagaimana menterjemahkan 63% sisanya menjadi studi. Kalau tidak ada studi maka tidak ada investor yang masuk ke Indonesia. IKN juga sama, kalau tidak ada studi maka tidak ada yang berinvestasi,” ujar Herry.

Penggunaan green materials dan pengelolaan green financing dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan, merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung misi mengurangi emisi karbon sebesar 29% - 41% menjelang tahun 2030. Komitmen pemerintah mendorong green infrastructure terlihat pada Peraturan Menteri PUPR No. 9 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan dan Instruksi Menteri PUPR No. 4 tahun 2020 tentang Penggunaan Non-Ordinary Portland Cement (OPC) pada Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR.

Prof. Ir. Iswandi Imran, A.A.Sc., Ph.D., mengemukakan bahwa spesifikasi semen di Indonesia sangat spesifik dan kaku padahal teknologi material saat ini sudah maju. “Di luar negeri, penggunaan material sudah berdasarkan performance base. Indonesia masih terpaku pada masalah bahan,” ungkap Ketua Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) ini.

“Kita tidak perlu terpaku pada masalah bahan baku semen yang penting performance base nya tercapai. Ini yang harus diubah mindset-nya. Indonesia masih cukup kaku terkait dengan penggunaan material dalam infrastruktur padahal sudah ada aturan,” imbuhnya.

Dalam SNI material semen ramah lingkungan sudah terdaftar dan itu sudah cukup kuat untuk digunakan di infrastruktur. SNI sudah memberikan ruang tinggal implementasi di lapangan. “Mutu dari semen non-OPC juga tidak kalah dengan semen OPC biasa. Dari aspek durability pun, semen Non-OPC juga lebih baik dari semen OPC,” kata Iswandi.

Implementasi kebijakan konstruksi ramah lingkungan ini membutuhkan komitmen kuat dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan seperti konsultan perencana, kontaktor, asosiasi, akademisi dan peneliti. Kehadiran juklak dan juknis terkait penggunaan material hijau dari Kementerian PUPR, tentunya juga akan mempercepat implementasi kebijakan ini. Bahkan, kehadiran produk hukum yang lebih tinggi seperti Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP) akan mempercepat implementasi kebijakan karena Perpres atau PP akan melibatkan keseluruhan elemen pemerintah, tidak hanya Kementerian PUPR semata.

Komitmen SIG

SIG sebagai salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang penyediaan bahan baku pembangunan infrastruktur, juga berkomitmen mengurangi emisi karbon melalui berbagai upaya dekarbonisasi. Peta jalan dekarbonisasi tersebut, seperti dipaparkan oleh Aulia Mulki Oemar, Direktur Bisnis & Pemasaran SIG, meliputi peningkatan bahan baku dan bahan bakar dengan kandungan carbon-neutral dan emisi lebih rendah, efisiensi penggunaan energi dalam proses produksi melalui automasi dan digitalisasi, dan menurunkan clinker factor pada produksi semen.

“Inisiatif penurunan clinker factor pada produksi semen merupakan pendorong utama dekarbonisasi. SIG berkomitmen mengenalkan produk semen berkualitas lebih baik dari OPC, namun dengan emisi karbon yang lebih rendah. Hal ini kita lakukan melalui peningkatan penggunaan bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan hingga 20% pada tahun 2030. Kita juga akan melakukan pengembangan produk semen, beton dan solusi lain dengan kandungan karbon yang rendah, namun tetap menjaga kualitas sesuai standar nasional dan internasional yang ada,” papar Aulia.

“Di SIG, kami memiliki varian semen non-OPC yang memiliki keunggulan sesuai dengan kebutuhan aplikasi konstruksi yang beragam serta memiliki nilai TKDN 90-97%. Selain berbagai benefit dari aspek teknis maupun lingkungan, semen non-OPC juga memiliki benefit dari sisi ekonomis di mana terdapat penghematan 5-15% biaya semen serta efisiensi biaya perbaikan karena sifat durability yang baik. Semen non-OPC dan solusi ramah lingkungan dari SIG telah diterapkan di berbagai jenis konstruksi di penjuru negeri,” lanjut Aulia.

Aulia berharap kebijakan strategis yang telah dibuat oleh Kementerian PUPR, yakni InmenPUPR 04/2020 dan PermenPUPR 09/2021, disosialisasikan sehingga dapat menjangkau seluruh stakeholder terkait di setiap daerah dan tahapan proyek. “Penguatan kebijakan strategis ini dapat dilakukan melalui penyusunan dokumen referensi bagi pelaksana konstruksi, khususnya untuk konstruksi jalan dan jembatan berupa pemutakhiran spesifikasi teknis umum jalan dan jembatan beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait,” ujar Aulia.

Mahendra Vijaya, Corporate Secretary PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), memaparkan bagaimana WIKA merespons Inmen No. 4 Tahun 2020. “Wika sudah berkomitmen untuk menggunakan material rendah emisi seperti semen Non-OPC, semen PCC, PSC/Duracem, dan semen hidrolik. Ini adalah langkah korporasi untuk mengakomodasi aturan tersebut. Terkait dengan Permen PUPR No. 9 Tahun 2021, Wika telah menerapkan prinsip konstruksi berkelanjutan dan Standar K4, SMKK, antisipasi Kegagalan Bangunan dan Pendapat Ahli, dan membentuk Komite Keselamatan Kerja. Semua ini kita sesuaikan dengan Permen PUPR No.9 Tahun 2021,” papar Mahendra.

Dari sisi pembiayaan sebagaimana jamak dalam setiap proyek-proyek konstruksi tentunya dibutuhkan dukungan dan komitmen penuh dari pemerintah maupun institusi pembiayaan agar memberikan prioritas penuh melalui kebijakan dan mekanisme pembiayaan hijau (green financing) sehingga target nasional penurunan emisi GRK bisa tercapai tepat waktu dan tepat sasaran, dan kita semua menjadi bagian untuk ikut menyelamatkan peradaban dari ancaman risiko bencana hidrometeorologi.

Editor: Investor.id