Pangkas Kesenjangan Digital lewat Satelit Satria-1

JAKARTA,investor.id- Kehadiran satelit High Troughput Satellite (HTS) Satria-1 yang akan diluncurkan pada 17 Juni 2023 mendatang, dinilai bisa menjembatani kesenjangan digital antara wilayah pedesaan dan perkotaan yang saat ini memiliki gap yang lebar.

Selain itu, melalui kehadiran satelit ini, masyarakat bisa memanfaatkan teknologi digital, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kelima dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia pada tahun 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD mengatakan, kehadiran teknologi digital telah menjembatani kebutuhan masyarakat Indonesia. Lewat infrastruktur digital, Pemerintah berusaha meningkatkan layanan publik kepada masyarakat, salah satunya dengan meluncurkan Satelit Multi Fungsi Satria-1 dalam waktu dekat.

“Kita saksikan bersama bahwa digital ekonomi, aktivitas pendidikan, dan penyediaan layanan kesehatan dapat terus berjalan dengan dukungan layanan dan infrastruktur digital yang memadai,” kata Mahfud dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2023).

Menurut Mahfud, dengan memanfaatkan teknologi digital, Pemerintah juga berupaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kelima dengan Produk Domestik Bruto terbesar di dunia pada tahun 2025.

“Kehadiran teknologi digital memiliki peranan penting dalam upaya mewujudkan visi Indonesia maju 2045. Oleh karena itu, penguasaan teknologi digital menjadi salah satu aktor kunci dalam merealisasikan visi tersebut,” ujarnya.

Pengamat Telekomunikasi yang juga Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) Ridwan Effendi menambahkan, Indonesia, sebagai negara kepulauan tentu sangat membutuhkan kehadiran satelit. Karena, dengan kondisi geografis Indonesia yang tersebar di berbagai pulau, tidak bisa hanya mengandalkan layanan teresterial, seperti layanan seluler dan fiber optik.

“Indonesia sebagai negara kepulauan pasti membutuhkan komunikasi satelit, karena tidak semua wilayah Indonesia bisa dijangkau dengan jaringan terestrial seperti fiber optik dan selular. Dari penjelasan di atas tentunya, kita berharap ekonomi digital di daerah yg belum bisa dijangkau dengan jaringan terestrial tadi bisa tumbuh juga,” kata Ridwan kepada Investor Daily, Selasa (6/6/2023).

Ridwan menambahkan, kehadiran HTS Satria-1 ini tentu akan memangkas kesenjangan digital, antara wilayah urban dan rural. Namun, ini bukan berarti kesenjangannya akan hilang. Karena, sistem komunikasi satelit berbeda dengan sistem komunikasi yang terdapat pada layanan seluler dan fiber optik.

“Kesenjangan digital tentunya akan berkurang, tetapi bukan berarti akan hilang, karena sistem komunikasi satelit juga mempunya kekurangan dibanding selular. Misalnya sistem komunikasi satelit mempunyai rapat daya yang kecil, sehingga tidak bisa digunakan serentak pada daerah yang padat, hanya memungkinkan untuk pengguna yang tersebar. Selain itu, juga memang sistem komunikasi satelit membutuhkan infrastruktur berupa stasiun bumi yg tentunya lebih kompleks dibandingkan dengan penerima selular yang berupa handphone saja,” jelas Ridwan.

Sehingga, menurut Ridwan, perlu kombinasi layanan antara satelit, mobile broadband dan fixed broadband dalam mengatasi kesenjangan digital tersebut.

“Memang perlu dilakukan kombinasi dari fixed broadband, mobile broadband dan satelit untuk mendapatkan kualitas layanan yang baik. Salah satu caranya adalah dengan memberikan kesempatan kepada operator yang ada sekarang dengan bantuan biaya Universal Service Obligation (USO) dan kalau perlu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun di daerah-daerah tertinggal (3T),” ungkap Ridwan.

Proyek Strategis Nasional

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkominfo Mira Tayyiba menjelaskan, Kemenkominfo menginisiasi proyek satelit Satria-1 sebagai salah satu proyek strategis nasional.

“Satelit Satria-1 direncanakan akan diluncurkan pada bulan ini (Juni) pada orbit 106 Bujur Timur (BT) dan akan beroperasi mulai pada triwulan ke-IV tahun ini,” tuturnya.

Menurut Mira, Kemenkominfo telah menyiapkan aspek komunikasi pendukung satelit berupa stasiun bumi ground segment di 11 lokasi, yang meliputi Cikarang, Batam, Banjarmasin, Tarakan, Pontianak, Kupang, Ambon, Manado, Manokwari, Timika dan Jayapura.

“Selanjutnya, pemanfaatan utilitas backbone Palapa Ring adalah sebesar 45% dengan Service Level Agreement (SLA) layanan operasional Palapa Ring sebesar 95%,” ungkap Mira.

Satelit Multifungsi SATRIA-1 merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk menyediakan akses internet cepat yang merata di seluruh Indonesia. Hal itu merupakan salah satu implementasi atas arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas pada tanggal 3 Agustus 2020 mengenai percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dalam rangka mendorong akselerasi transformasi digital.

Satelit Satria-1 memiliki total kapasitas transmisi 150 Gbps dengan menggunakan teknologi Very High-Throughput Satellite (VHTS) dan frekuensi Ka-Band. Jumlah kapasitas transmisi tersebut tiga kali lebih besar dibandingkan dengan kapasitas sembilan satelit aktif yang digunakan Indonesia saat ini. Satelit ini akan diluncurkan menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX, perusahaan peluncur roket milik Elon Musk, yang berbasis di Amerika Serikat (AS).

Oleh karenanya, Satria-1 juga diharapkan akan mampu melayani memfasilitasi sambungan internet di 150.000 layanan publik, seperti fasilitas pendidikan, pemerintah daerah, administrasi pertahanan keamanan, dan fasilitas kesehatan.

Editor: Emanuel