Jaga Pasokan Migor, Pembentukan PalmCo Juga Hadirkan Sederet Manfaat Ini

JAKARTA, investor.id - Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan, rencana pembentukan PalmCo akan memberikan dampak positif bagi masa depan industri sawit nasional.

Dia menyebut enam kontribusi yang dapat diberikan PalmCo bagi industri sawit nasional. Pertama, staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu mengatakan PalmCo akan menjadi agent of development, dengan tugas utama menjaga pasokan dan harga minyak goreng domestik.

Menurutnya instabilitas harga minyak goreng domestik selama ini disebabkan oleh kurangnya pasokan dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi.

"Selama ini stabilisasi harga minyak goreng melalui mekanisme DMO (domestik market obligation) seringkali menemui kegagalan. Dengan pasar yang terintegrasi dengan pasar global dan harga komoditas dunia yang cenderung meningkat, godaan untuk ekspor CPO dan minyak goreng adalah sangat besar," kata dia di Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Ia menyebutkan merebut pasar global merupakan langkah strategis bagi produsen CPO dalam jangka panjang untuk jaminan pemasaran sekaligus keuntungan yang tinggi dengan menjual CPO ke luar negeri.

Hal itu, kata dia, lebih menguntungkan daripada menjualnya sebagai minyak goreng di dalam negeri terkait biaya produksi dan logistik yang cukup tinggi serta kebijakan stabilisasi harga minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

Dengan begitu, pembentukan PalmCo, kata dia, dapat menurunkan masalah oligopoli di industri sawit dan minyak goreng nasional. Karakteristik industri minyak goreng yang sangat bergantung pada pasokan CPO sebagai input utamanya, membuat integrasi vertikal menjadi bentuk usaha yang efisien.

Ketiga, ia mengatakan Palm Co akan memimpin transformasi industri biodiesel dengan tidak hanya mengandalkan CPO sebagai tulang punggungnya, namun juga melakukan pengembangan biodiesel berbasis minyak jelantah.

"Sejak 2015, konglomerasi sawit tidak lagi hanya menguasai perkebunan sawit di hulu dan industri minyak goreng di hilir, namun kini juga semakin melebar ke industri biodiesel. Kebijakan biodiesel lahir dari upaya menahan kejatuhan harga CPO akibat produksi yang berlebihan seiring ekspansi lahan perkebunan sawit yang masif sejak 2000-an," jelasnya.

Untuk menyerap kelebihan pasokan CPO ini maka diciptakanlah permintaan domestik yang signifikan, yaitu melalui program biodiesel berbasis CPO sebagai campuran 20 persen solar (B20), yang kemudian menjadi B30 dan ke depan direncanakan B40.

"Namun karena terdapat selisih harga antara biaya produksi biodiesel yang tinggi dan harga jual solar yang lebih rendah, maka diberikan insentif biodiesel yang dananya diambil dari pungutan ekspor CPO," tuturnya.

Di sisi lain, pungutan ekspor CPO menekan harga TBS di tingkat petani, karena eksportir dan pabrik CPO memindahkan beban pungutan ekspor ke harga beli TBS yang lebih rendah.

Selain itu, besarnya kebutuhan biodiesel berbasis CPO ini telah mendorong lebih jauh ekspansi lahan sawit sehingga memberi ancaman besar bagi deforestasi. Untuk itu, ia berharap dengan strategi yang tepat, maka Palm Co di masa mendatang dapat turut ambil bagian dalam pengembangan biodiesel namun dengan cara yang ramah.

Keempat, PalmCo diharapkan mampu membantu memangkas masalah tata niaga sawit. Sebagai perusahaan baru, sub-holding PalmCo ini diharapkan tidak berperilaku sebagaimana korporasi sawit besar lainnya yang cenderung memiliki banyak masalah. Mengingat di Indonesia saat ini, rantai pasok industri kelapa sawit nasional didominasi segelintir kelompok usaha besar.

Selain merusak lingkungan karena membuka lahan dalam skala besar, sejumlah permasalahan utama industri sawit nasional berkaitan dengan perizinan perkebunan kelapa sawit yang tidak akuntabel, pengendalian pungutan ekspor komoditas sawit yang tidak efektif dan pemungutan pajak di sektor kelapa sawit yang tidak optimal.

"Kemudian yang ke lima, PalmCo tidak bertabrakan dengan agenda ketahanan pangan. Pembentukan sub holding Palm Co ini diharapkan tidak bertabrakan dengan agenda pemerintah lainnya, seperti rencana percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel)," urainya.

Editor: Investor.id