Pengamat: Tarif LRT Jabodebek Masih Mahal, Masyarakat Butuh Tarif Transportasi Terintegrasi

JAKARTA, investor.id - Masyarakat membutuhkan tarif layanan antarmoda yang terintegrasi agar biaya transportasi makin kompetitif. Pengamat tata kota dan transportasi Yayat Supriatna mengatakan, tarif Lintas Raya Terpadu Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (LRT Jabodebek) yang sudah ditetapkan pemerintah masih mahal, karena tarif tersebut belum terintegrasi dengan tarif moda transportasi lainnya.

“Kita butuh tarif terintegrasi sehingga ketika kita berpindah layanan, misalnya dari LRT ke KRL, kita tidak nambah biaya lagi. Sekarang sih masih kelihatan mahal (tarif LRT yang ditetapkan) menurut saya. Kalau bisa (diupayakan) bagaimana tarif menjadi terintegrasi agar lebih kompetitif,” kata Yayat kepada Investor Daily, Minggu (20/08/2023).

Yayat menyakini, tarif layanan moda transportasi yang belum terintegrasi akan membuat masyarakat enggan beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Sebab, tarif layanan transportasi yang belum terintegrasi atau masih terpisah-pisah membuat beban biaya transportasi yang ditanggung masyarakat berat, karena harus melakukan beberapa kali pembayaran untuk sampai ke tempat tujuan. Dia pun mencontohkan, orang yang naik LRT Jabodebek dari Cibubur ke Dukuh Atas harus membayar lagi ketika melanjutkan perjalanan dengan KRL atau MRT Jakarta.

“Orang ada yang harus melakukan dua kali pembayaran atau tiga kali. Jadi, kalau menurut saya, alangkah bagusnya supaya lebih terintegrasi, itu setahun dua tahun ke depan, cobalah duduk bersama kemudian dihitung bersama-sama (besaran tarif terintegrasinya),” jelas dia.

Sejauh ini, kata Yayat,  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil inisiatif dalam pengintegrasian tarif antarmoda. Langkah Pemprov DKI tersebut perlu diikuti untuk skala yang lebih luas agar pembangunan moda transportasi yang gencar dilakukan pemerintah selama ini betul-betul membuat layanan dan tarif transportasi makin terintegrasi sehingga membuat besaran biaya perjalanan yang ditanggung masyarakat semakin berkurang. Jika biaya perjalanan dengan angkutan umum nyaman dan terjangkau, masyarakat diyakini mau beralih menggunakan kendaraan umum ketimbang kendaraan pribadi, seperti sepeda motor.

“Masyarakat lebih seneng dengan hal yang lebih rasional dan dianggap bisa menyelamatkan ekonomi mereka. Karena bagaimana pun apa yang disiapkan (moda transportasi) bagus, akan lebih bagus lagi kalau pemerintah lebih siap untuk menfasilitasi integrasi tarif maupun integrasi modanya,” jelas Yayat.  

Di sisi lain, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, penetapan tarif LRT Jabodebek harus disertai dengan penyediaan angkutan feeder (pengumpan) dari kawasan perumahan hingga stasiun terdekat. Pemerintah diharapkan juga terus mengupayakan agar biaya transportasi masyarakat dari berangkat hingga pulang lagi ke rumah tidak lebih dari Rp 50.000.

“Diupayakan tarifnya itu untuk berangkat dari rumah sampai tujuan, kemudian kembali ke rumah lagi, itu tidak lebih dari Rp 50.000,” kata Djoko Setijowarno kemarin.

Menurut Djoko, pihaknya telah melakukan survei pada 2019, saat itu rata-rata orang yang membawa mobil dari perumahan-perumahan, menghabiskan biaya sekitar Rp 75.000-Rp 100.000 per orang. Biaya itu digunakan untuk membayar sopir, parkir, tol, perawatan dan bahan bakar mobil, dan sebagainya.

Sedangkan mengacu pada layanan Bus JR Connexion yang laris melayani masyarakat dari permukiman ke Jakarta (Blok M dan Monas), saat itu biayanya masih Rp 20.000 sekali jalan atau Rp 40.000 (PP) sampai rumah lagi. Kini, biaya tersebut diperkirakan naik menjadi Rp 25.000 sekali jalan dan Rp 50.000 ribu untuk sampai rumah kembali. Dengan dasar itu, Djoko berharap total biaya transportasi masyarakat tidak lebih dari Rp 50.000.

Tarif LRT Bersubsidi

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah merumuskan pemberian subsidi tarif LRT Jabodebek. Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub Risal Wasal mengatakan, perumusan tarif tersebut telah memperhatikan kemampuan atau daya beli masyarakat serta untuk mendorong minat masyarakat untuk beralih ke angkutan massal.

Formulasi perhitungan tarif LRT Jabodebek telah tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek yang ditetapkan pada 8 Juni 2023. Besaran tarif bersubsidi LRT Jabodebek juga telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik yang ditetapkan pada 14 Juli 2023.

“Pemerintah menetapkan tarif LRT melalui public service obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik, dengan membiayai selisih dari biaya yang diusulkan oleh operator LRT Jabodebek, agar biayanya lebih terjangkau bagi masyarakat banyak,” ujar Risal.

Risal menuturkan, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) telah melakukan studi dalam menetapkan tarif yang terjangkau. Sejumlah kajian dilakukan dalam penghitungan tarif tersebut diantaranya, yaitu ability to pay (ATP) atau kemampuan untuk membayar, willingness to pay (WTP) kemauan untuk membayar, berapa tarif moda transportasi lainnya sebagai pembanding, dan berapa biaya operasional yang dikeluarkan oleh operator.

“Dari hasil kajian tersebut, ditetapkan melalui Keputusan Menhub Nomor 67 tahun 2023 bahwa besaran tarif LRT Jabodebek yaitu Rp 5.000 untuk 1 km pertama dan Rp 700 untuk km selanjutnya. Di satu sisi, kami memperhatikan daya beli masyarakat dan di sisi lain kami juga memperhatikan keberlangsungan dari operator yang mengoperasikan LRT Jabodebek,” ucap Risal.

Risal mencontohkan perbandingan tarif usulan dari operator (belum disubsidi) dengan tarif bersubsidi di beberapa rute, seperti rute Stasiun Dukuh Atas-Jatimulya  sepanjang ± 28 km, tarif usulan operator sebesar Rp 37.268, sementara tarif bersubsidinya sebesar Rp 23.900 (PSO sebesar 36%).

Kemudian untuk rute Stasiun Dukuh Atas-Harjamukti sepanjang ± 25 km, tarif usulan dari operator sebesar Rp 33.275, sementara tarif bersubsidinya sebesar Rp 21.800 (PSO sebesar 34%). Selanjutnya, untuk rute Stasiun Harjamukti-Jatimulya sepanjang ± 33 km, tarif usulan operator sebesar Rp 43.923, sementara tarif bersubsidinya sebesar Rp 27.400.

Beberapa rute dengan tarif bersubsidi lainnya diantaranya Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Cawang sepanjang ± 10 km Rp 11.300, Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Halim ± 13 km Rp 13.400, Stasiun Harjamukti-Stasiun Cawang ± 15 km Rp 14.800, Stasiun Harjamukti-Stasiun Halim ± 19 km Rp 17.600, Stasiun Jatimulya-Stasiun Cawang ± 18 km Rp 16.900, Stasiun Jatimulya-Stasiun Halim ± 15 km Rp 14.800, dan Stasiun Cawang-Stasiun Halim ± 4 km  Rp 7.100.

Tarif Promosi

Lebih lanjut, Risal mengungkapkan, pihaknya tengah mengusulkan beberapa skema pemberian tarif promosi layanan LRT Jabodebek dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan RI. Jika usulan ini disetujui, tarif promosi akan diterapkan pada saat LRT Jabodebek pertama kali dioperasikan atau commercial operation date (COD) yang ditargetkan dilakukan pada akhir Agustus 2023.

“Ini merupakan usulan kami agar semakin menarik minat masyarakat untuk beralih ke angkutan massal LRT Jabodebek. Dengan semakin banyak masyarakat yang menggunakan angkutan massal, diharapkan dapat menekan tingkat kemacetan dan polusi udara, khususnya di wilayah perkotaan teraglomerasi, seperti Jabodetabek,” tutur Risal.

Risal menjelaskan, terdapat dua skema usulan penerapan tarif promo yaitu pertama, memberikan diskon tarif sebesar 78% dan memberikan diskon tarif terjauh sebesar Rp 20.000 saja. Saat ini, DJKA masih merumuskan konsep baik besaran dan waktu pelaksanaannya, serta perumusan regulasi yang menjadi dasar hukum pemberlakuan promo ini.

“Kalau ini disetujui, kami akan terapkan saat LRT Jabodebek beroperasi komersial pada akhir Agustus mendatang,” katanya.

Editor: Investor.id