BPDPKS Salurkan Rp 9,11 Triliun untuk Peremajaan Sawit Rakyat

JAKARTA, investor.id–Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) per 27 Desember 2023 telah menyalurkan Rp 9,11 triliun untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dengan dana sebesar itu, total lahan sawit yang diremajakan seluas 326.308 hektare (ha) yang dimiliki 142.078 petani pekebun. Program PSR telah dimulai sejak 2016 dengan tujuan meningkatkan produktivitas sawit nasional, khususnya perkebunan rakyat.

Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Sunari mengatakan, realisasi PSR masih jauh dari target 180 ribu ha tiap tahunnya. Luasan PSR hanya 254 ha pada 2016, 3.308 ha pada 2017, 12.609 ha pada 2018, 90.491 ha pada 2019, 94.033 ha pada 2020, 42.212 ha pada 2021, 30.759 ha pada 2022, dan 53.012 ha pada 2023.

Penyaluran dananya Rp 6,35 miliar pada 2016, Rp 73,46 miliar pada 2017, Rp 315,21 miliar pada 2018, Rp 2,26 triliun pada 2019, Rp 2,67 triliun pada 2020, Rp 1,27 triliun pada 2021, Rp 922,78 miliar pada 2022, dan Rp 1,59 triliun pada 2023. “Target 180 ribu ha per tahun, tapi 2023 realisasi 53 ribu ha,” kata Sunari saat Refleksi Industri Sawit 2023 dan Tantangan Masa Depan: Mau Dibawa ke Mana Sawit Kita? yang digelar Rumah Sawit Indonesia (RSI) di Jakarta, Rabu (10/01/2024).

Masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasi PSR, antara lain kasus hukum yang kerap menerpa program PSR. “PSR ini, ada jalur dinas dan kemitraan, yang jalur dinas ini kerap berujung di pengadilan,” ujar Sunari. Karena itu, BPDPKS mendorong PSR jalur kemitraan lebih digalakkan, artinya peran perusahaan inti dalam PSR menjadi sangat strategis. “Target PSR itu 180 ribu ha per tahun, 100 ribu ha jalur dinas dan 80 ribu jalur kemitraan. Dari 80 ribu itu yang bisa dieksekusi harapannya 40 ribu ha,” kata Sunari.

Pada 2023, terdapat tiga batch rekomendasi teknis (rekomtek) jalur kemitraan yang diterima BDPKS, batch pertama 1.709 ha, batch kedua 1.892 ha, dan batch ketiga 1.326 ha. Total 21 rekomtek jalur kemitraan yang diterima BPDPKS pada 2023 dengan total luasan 4.928 ha. Persentase luasan PSR jalur kemitraan baru 9,3% dari total perkebunan sawit rakyat yang didanai BPDPKS pada 2023.

Sementara itu, Ketua Umum RSI Kacuk Sumarto menyatakan, bila PSR dijalankan sesuai target, bisa jadi perputaran uang dari industri sawit mencapai Rp 1.000 triliun yang bersumber dari penambahan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sekitar Rp 200 triliun dan hilirisasi yang nilainya 4-5 kali dari produksi komoditas itu. “Karena itu, realisasi PSR harus dipercepat,” ungkap Kacuk.

Sejumlah masalah yang menghambat PSR di antaranya perkebunan rakyat yang dianggap masuk kawasan hutan meski sudah puluhan tahun dikelola petani, juga peraturan teknis PSR yang kini masih proses perbaikan. “Untuk memperlancar PSR, aturan terkait itu perlu disempurnakan. Sosialisasi pentingnya membangun kemitraan antara petani dan perusahaan dalam PSR juga perlu dimasifkan,” tutur Kacuk.

Konklusi dari sesi diskusi Refleksi Industri Sawit 2023 dan Tantangan Masa Depan: Mau Dibawa ke Mana Sawit Kita? antara lain adalah industri sawit nasional masih menghadapi banyak tantangan, seperti ketidakpastian global, perubahan iklim, kenaikan harga pupuk, kelangkaan tenaga kerja, rendahnya produktivitas, dan hilirisasi yang perlu terus dikembangkan.

Industri sawit butuh percepatan penyelesaian masalah, seperti legalitas lahan, kenaikan biaya produksi, infrastruktur, pembenahan regulasi, penyelesaian hambatan dagang, dan penguatan hilirisasi. Pada 2045, minyak sawit Indonesia diharapkan bisa diterima di seluruh pasar dunia dan peran perkebunan rakyat makin optimal. Ke depan, industri sawit RI hendaknya fokus pada peningkatan produksi dan hilirisasi serta daya saing yang berkelanjutan. 

Editor: Tri Listiyarini