Tiru Nila Salin, KKP Desain Modeling Budi Daya Lobster

JAKARTA, investor.id–Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera membuat modeling budi daya lobster guna memperkuat riset serta menciptakan ekosistem komoditas tersebut di Tanah Air. Hal itu akan meniru suksesnya modeling budi daya nila salin di Karawang, Jawa Barat. Pembuatan modeling tersebut merupakan bagian dari upaya KKP dalam mendorong Indonesia untuk bisa masuk sebagai bagian dari rantai pasok lobster global.

Guna memudahkan terwujudkan ambisi tersebut, KKP meluncurkan Project Management Office 724 (PMO724) untuk memperkuat soliditas di internal kementerian itu dalam mengawal kebijakan transformasi tata kelola lobster yang tertuang dalam Permen KP No 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan yang diluncurkan Maret lalu.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu membendung penyelundupan benih bening lobster (BBL) ke negara tetangga. Pembentukan tim PMO bakal diperkuat dengan kehadiran aturan sekelas peraturan presiden (perpres) sehingga kinerja PMO dalam memberantas penyelundupan komoditas prioritas berupa lobster dapat maksimal.

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, Indonesia tidak bisa hidup sendiri, tapi harus berkolaborasi dengan negara lain, termasuk dalam pengelolaan benih lobster. Karenanya, ke depan, Indonesia harus bisa menjadi bagian dari rantai pasok lobster global, tentunya melalui berbagai upaya yang luar biasa, seperti menyusun peta jalan pengelolaan lobster, membuat PMO724, hingga mengundang Vietnam untuk turut membudidayakan BBL di Indonesia.

“Upaya lainnya, saya minta Ditjen Budi Daya Perikanan membuat modeling lobster, seperti di nila salin. Dalam tahun ini, segera dibuat desain modeling kampung budi daya lobster yang betul-betul dibuat dan dikembangkan KKP dengan melibatkan masyarakat,” ungkap Trenggono saat konferensi pers peluncuran PMO724, Rabu (15/05/2024).

PMO724 akan diperkuat melalui kolaborasi dengan kementerian/lembaga (K/L) lain, yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Bea Cukai, dan TNI AL. Sekjen KKP Rudy Heriyanto, yang juga Ketua Pelaksana Harian PMO724, mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan draf perpres yang segera diajukan ke Presiden Joko Widodo. “Melalui perpres itu, kekuatan kami beserta pemangku kepentingan lain akan kian kuat dan diatur juga soal anggaran sehingga dapat lebih mandiri dalam menegakkan hukum terkait pengeluaran BBL ke luar negeri secara ilegal,” papar dia. 

Editor: Tri Listiyarini