Jumat, 15 Mei 2026

Pemerintah akan Bangun 71 GW Pembangkit Listrik Baru, Mayoritas EBT

Penulis : Bambang Ismoyo
27 Des 2024 | 18:47 WIB
BAGIKAN
Petugas melakukan pemeriksaan panel surya pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di atap pusat perbelanjaan Trans Studio Mall (TSM) Makassar, Sulawesi Selatan, baru-baru ini. (ANTARA FOTO/Hasrul Said/YU)
Petugas melakukan pemeriksaan panel surya pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di atap pusat perbelanjaan Trans Studio Mall (TSM) Makassar, Sulawesi Selatan, baru-baru ini. (ANTARA FOTO/Hasrul Said/YU)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah bersama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera merampungkan penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk periode 2024-2034. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, tiga Kementerian terkait akan memutuskan pada Januari 2025.

Ketiga Kementerian yang dimaksud yakni Kementerian BUMN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Keuangan.

Hal ini diungkapkan pria yang akrab disapa Tiko saat melakukan peninjauan sistem ketenagalistrikan di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban (UIP2B) Jamali, Depok, Jawa Barat (27/12/2024).

ADVERTISEMENT

“Kami tadi diskusi sedikit mengenai RUPTL 2024-2034 yang saat ini sedang dalam proses persetujuan. Menteri rencananya dengan Menteri ESDM Pak Bahlil, dengan Menteri Keuangan kita akan rapat final mungkin di Januari untuk memutuskan,” ungkap Tiko.

Dalam RUPTL tersebut, pemerintah akan mendorong pembangunan sejumlah pembangkit listrik, dengan total tambahan 71 gigawatt (GW) hingga 10 tahun ke depan. Nantinya, mayoritas pembangkit-pembangkit listrik tersebut harus bersumber dari energi baru dan terbarukan (EBT).

Tiko menyatakan, pembangunan pembangkit listrik baru, sangat diperlukan untuk menjaga ketahanan energi nasional. Terlebih, Indonesia perlu memaksimalkan berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah, untuk juga dimanfaatkan ke dalam sistem ketenagalistrikan.

Selanjutnya, dia menyinggung pembangunan jaringan transmisi antarpulau, agar potensi yang ada di Sumatera atau Kalimantan dapat tersalurkan ke pulau lainnya yang secara permintaan cukup tinggi.

“Dan tentunya nanti ini komitmen PLN mulai 2025 nanti untuk mulai secara masif membangun EBT. Jadi kita akan membangun 71 giga kapasitas baru, nanti 2024 ke 2034, dimana mayoritasnya memang EBT,” beber Tiko.

“Dan memang tadi di salah satu rencana yang kita bahas memang bagaimana nantinya dengan EBT ini PLN menggunakan smart grid dan juga membangun inter island grid antara Sumatera-Jawa, Kalimantan-Jawa sehingga kapasitas EBT yang di Sumatera, di Kalimantan bisa ditarik ke Jawa,” pungkasnya.

Editor: Prisma Ardianto

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Follow

Baca Berita Lainnya di Google News

Read Now
BAGIKAN

Berita Terkait


Berita Terkini


Market 14 menit yang lalu

Harga Emas Terkoreksi Buntut Data Konsumen AS

Pasar emas terus mempertahankan dukungan kritis tetapi tidak menunjukkan reaksi besar terhadap data ekonomi terbaru AS.
Market 25 menit yang lalu

Harga Perak Antam (ANTM) Hari Ini, Jumat 15 Mei 2026: Longsor Dalam

Harga perak Antam (ANTM) hari ini pada Jumat (15/5/2026) terpantau longsor dalam. Harga perak Antam menurun ke level ini
Market 29 menit yang lalu

Harga Emas Antam (ANTM) Hari Ini, Jumat 15 Mei 2026: Merosot Lagi

Harga emas Antam (ANTM) terpantau pada Jumat (15/5/2026) kembali merosot. Cek juga harga beli kembali (buyback) emas Antam
Market 1 jam yang lalu

DPR Soroti Kepercayaan Pasar di Tengah Tekanan Rupiah

Anggota Komisi XI DPR Marwan Cik Asan mendorong pemerintah dan BI menjaga kepercayaan pasar di tengah tekanan terhadap rupiah.
Market 1 jam yang lalu

Ujian Berat bagi Saham BUMI

Saham Bumi Resources (BUMI) menjadi salah satu yang banyak dilego oleh investor asing. Ini menandai tekanan terhadap saham BUMI berlanjut.
Business 2 jam yang lalu

Wamen Investasi Angkat Bicara Soal Keluhan dari Pelaku Usaha China

Wakil Menteri Investasi, Todotua Pasaribu angkat suara perihal keluhan dari pengusaha China terkait hambatan berinvestasi di Indonesia.
Copyright © 2026 Investor.id
PT. Koran Media Investor Indonesia