PHRI DIY Ungkap 5.000 Karyawan Hotel Terancam PHK Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintah

YOGYAKARTA, investor.id – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengungkapkan tingkat hunian (okupansi) hotel di DIY menurun signifikan sejak Januari hingga pertengahan Maret tahun ini. Penurunan ini lantaran dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang digencarkan pemerintah.

"Okupansi hotel terus menurun, yaitu pada Januari 60%-70%, Februari 50%, dan saat ini, Maret hanya 5%-15%," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DIY, Deddy Pranowo, Selasa (25/3/2025). 

Menurut Deddy, untuk April, bahkan jumlah reservasi hotel di DIY rata-rata hanya diangka 30%. Mirisnya khusus untuk periode 1-4 April 2025 saat masa libur lebaran, reservasi hotel masih 20 persen hingga 40 persen.

“Reservasinya turun signifikan dibanding lebaran tahun lalu, yang bisa mencapai 60 sampai 70%,” ungkap Deddy Pranowo.

Deddy menilai, situasi saat ini lebih parah jika dibanding dengan saat pandemi Covid-19. Pada saat  pandemi industri perhotelan masih mendapat berbagai bantuan untuk karyawan hingga bantuan operasional hotel serta kelonggarakan pajak.

Namun saat ini belum mendapat bantuan apapun akibat efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah.

Dengan kondisi saat ini diperkirakan perhotelan di DIY hanya sanggup bertahan hingga sekitar tiga bulan ke depan, dan sekarang jam kerja karyawan sudah ada yang dikurangi sampai 50%.

"Jika tidak ada perbaikan, hanya mampu bertahan sekitar tiga sampai enam bulan, dan sekitar 5.000 karyawan perhotelan akan terancam PHK," pungkas Deddy Pranowo.

Sementara itu, Dinas Pariwisata DIY menyatakan, sepinya bisnis perhotelan terjadi di semua daerah yang menggantungkan dari sektor pariwisata. Pada tahun 2024 Dinas Pariwisata DIY masih punya amunisi yang sangat baik untuk promosi. Namun, anggaran saat ini turun drastis, hanya kegiatan penyusunan video dan promosi melalui media online. 

"Kondisi saat ini sangat memperihatinkan, kami juga tidak bisa leluasa, tidak punya anggaran cukup untuk bergerak," terang Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratanadi.

DPRD Provinsi DIY turut mengungkapkan jika kondisi ekonomi saat ini memang sedang tidak baik-baik saja, terlebih adanya larangan study tour dari tiga provinsi seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten yang berdampak pada industri pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Semakin berat karena tiga provinsi membuat larangan study tour sehingga menjadi masalah industri pariwisata kita," ujar Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari.

PHRI DIY berharap, Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Anggaran bisa segera dilakukan revisi ataupun dicabut.

Pasalnya, dampak dari kebijakan tersebut tidak hanya pada sektor perhotelan tetapi juga industri turunannya seperti UMKM yang memasok kebutuhan hotel baik makanan maupun souvenir, rental kendaraan, penyelenggara event, dan masih banyak lagi.

Editor: Maswin