AS Terapkan Tarif Impor 32%, Petani Berharap Ekspor Sawit RI Bebas BK dan PE 

Selama ini, perolehan BK masuk kas negara, PE dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk dikembalikan ke industri sawit. "Keberadaan BK dan PE akan berakibat langsung ke turunnya daya saing sawit Indonesia di pasar global secara keseluruhan. Karena itu, sebaiknya Pemerintah RI holistik menjaga dan melindungi industri sawit agar sawit tetap punya daya saing kuat sebagai primadona di pasar minyak nabati dunia," jelas Sabarudin.

Penetrasi Pasar Baru
Akibat penerapan tarif impor tinggi secara sepihak oleh AS, pemberdayaan ekonomi global lewat penghapusan hambatan tarif dan nontarif dalam perdagangan kian sulit dilakukan. Kondisi itu bisa kian parah bila tidak segera diantisipasi sedini mungkin. Di industri sawit, antisipasi dini telah dilakukan melalui penerapan praktik-praktik berkelanjutan, termasuk di perkebunan rakyat.

Perkebunan sawit nasional telah melakukan banyak perubahan lewat penerapan praktik budi daya terbaik dan berkelanjutan, yang mana pemeliharaan tanaman menjadi konsen dari setiap usaha yang dilakukan. Konsekuensi penerapan prinsip dan kriteria keberlanjutan, kebutuhan biaya pemeliharaan perkebunan sawit kian meningkat.

Untuk itu, SPKS Nasional berharap pemerintahan Presiden Prabowo mendukung keberadaan petani sawit untuk menjalankan praktik berkelanjutan itu. "Ini agar Indonesia punya kekuatan baru dalam melakukan penetrasi ke pasar baru di perdagangan global," tandas Sabarudin dalam keterangan yang dikutip Rabu (09/04/2025).

SPKS Nasional mengingatkan akan kerja-kerja petani yang sudah lama melakukan dan menerapkan praktik budi daya terbaik dan berkelanjutan guna mendorong terbukanya pasar baru di pasar global. Usaha petani itu harusnya mendapat dukungan dari pemerintah, terutama dalam menerapkan kewajiban Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai landasan pengembangan perkebunan sawit berkelanjutan di Indonesia.

Dukungan yang bisa diberikan pemerintah, di antaranya dengan mengawasi perdagangan berbagai sektor barang dan jasa lainnya sebagai pendukung perkebunan sawit, seperti pupuk dan sarana prasarana, agar tidak naik harga jualnya. "Kami juga mengusulkan agar dana sawit yang dikelola BPDP dapat digunakan langsung bagi kebutuhan sarana dan prasarana petani. Lalu, subsidi biodiesel bisa langsung diberikan melalui insentif harga jual TBS petani yang digunakan untuk menyuplai kebutuhan nasional," tutur Sabarudin. 

Kondusifitas akan mendukung program ketahanan pangan dan energi yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo. Caranya adalah dengan mendorong partisipasi aktif kebun petani sawit dalam suplai pasokan bahan baku CPO untuk industri sehingga mereka memiliki kemandirian ekonomi.

Karena itu, di beberapa diskusi interaktif bersama para pemangku kepentingan sawit nasional, SPKS mendorong suplai bahan baku bagi pabrik biodiesel berasal dari petani. “Dengan cara itu, petani sawit dapat berdiri di atas kakinya sendiri dan bekerja keras membantu pemerintah menyuplai kebutuhan pangan dan energi dalam negeri," ujar Sabarudin. 
 

Editor: Tri Listiyarini