KSPSI: Pelonggaran TKDN Hanya untuk Impor Barang Modal

JAKARTA, Investor.id -Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)  Jumhur Hidayat menerangkan, relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang akan diberikan pemerintah untuk barang Amerika Serikat (AS) bukanlah barang konsumsi. "Jadi yang kita tangkap itu bukan TKDN barang konsumsi tetapi barang modal yang kita perlu waktu panjang untuk membuatnya," kata Jumhur dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Pernyataan tersebut menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai pelonggaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam sarasehan ekonomi di Jakarta, Selasa (8/4/2025) lalu. Jumhur yang hadir dalam sarasehan itu memberi contoh, kalau mengimpor mesin untuk produksi yang bisa menyerap tenaga kerja dan hasilnya bisa dijual untuk ekspor maupun di dalam negeri, maka tidak perlu kaku aturan TKDN harus berapa persen. Kalau perlu 100% buatan luar negeri tidak masalah sepanjang dari mesin itu bisa diserap banyak tenaga kerja, dan produksinya bisa dijual untuk mendapatkan keuntungan. "Itu intinya, jadi tidak boleh ada kelambatan dalam dinamika itu," jelas dia.

Semangat pengaturan TKDN, lanjut Jumhur, adalah untuk barang konsumsi atau barang yang sudah bisa dibuat di dalam negeri agar diutamakan. Dia mencontohkan, jika ada kantor Kementerian/Lembaga atau siapapun orang Indonesia membutuhkan printer misalnya, maka harus diprioritas yang sudah diproduksi di dalam negeri. Bukan printer impor. "Jadi untuk barang konsumsi atau barang yang dipakai untuk kegiatan rutin apalagi dalam jumlah besar, sejauh mungkin harus mengikuti aturan TKDN," tegas dia.

Tapi untuk barang modal yang bisa memberikan nilai tambah untuk produksi barang-barang dan bisa menyerap banyak tenaga kerja, Jumhur mengingatkan jangan terlalu sulit atau rigid pengaturan TKDN-nya. "Bisa kacau," ujar Jumhur

Dia mengingatkan, jangan sampai ada yang mau mengembangkan industri yang pasarnya sudah ada, tenaga kerjanya sudah ada, nilai tambah sudah terhitung, tapi sulit berproduksi karena terkendala aturan TKDN itu. "Dalam posisi itu saya sama dengan Presiden Prabowo soal TKDN," kata dia.

Berbeda dengan Jumhur, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menerangkan, relaksasi TKDN dikhawatirkan akan mengganggu daya saing industri di dalam negeri. Lantaran produk impor akan membanjiri pasar dalam negeri dalam jumlah besar.  “Jika negara tidak hati-hati, relaksasi ini hanya akan memperlebar banjir impor, mematikan industri lokal, dan menambah ketergantungan struktural terhadap produk asing,” ucap dia.

Dalam jangka panjang, kebijakan semacam ini hanya akan menyulitkan upaya Indonesia untuk lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah. Oleh karena itu, pemerintah perlu bersikap cermat dan berani memastikan bahwa setiap konsesi ekonomi harus memberi manfaat nyata dan berkeadilan bagi kepentingan nasional.

TKDN selama ini bukan hanya soal angka, tetapi simbol dari tekad bangsa untuk membangun kemampuan produksi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat rantai pasok nasional. “Ketika pemerintah dengan mudahnya melonggarkan ketentuan tersebut tanpa kejelasan timbal balik yang setara dari pihak AS (Amerika Serikat), maka yang terjadi bukanlah diplomasi, melainkan bentuk pengikisan kedaulatan ekonomi secara perlahan,” terang Syafruddin.

Dia mengatakan, kebijakan perdagangan seperti penghapusan kuota impor atau pelonggaran tarif seharusnya tidak dilakukan secara gegabah, apalagi hanya demi meredam tekanan dagang dari negara besar seperti AS. Tarif dan kuota yang tidak optimal dapat menyebabkan distorsi impor, dan jika perubahan kebijakan dilakukan tanpa memperbaiki distorsi tersebut, maka kesejahteraan nasional justru bisa menurun.

Editor: Leonard