PHK Massal Karyawan TV karena Pemerintah Kurang Lindungi Industri Media Massa

JAKARTA, investor.id - Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah, menilai maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri media merupakan dampak dari lemahnya kebijakan pemerintah dalam melindungi sektor strategis tersebut.

Padahal menurutnya, kontribusi industri media terhadap pembangunan bangsa sudah berlangsung lama. Namun, perhatian pemerintah dalam melindungi dunia pertelevisian termasuk jurnalisnya belum sepadan. 

“Industri televisi ini kan sebenarnya sudah lama berkontribusi terhadap negara ini termasuk dalam kontribusi pembangunan bangsa dan segala infrastruktur seperti demokrasi dan politik,” ujarnya, Kamis (8/5/2025).

Trubus menilai selama ini pemerintah cenderung abai terhadap keberlangsungan industri media. Utamanya soal perlindungan ekosistem bisnis media.

Menurut Trubus, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) seharusnya berperan aktif untuk merancang strategis dalam membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri media. Sayangnya, industri media justru dibiarkan hidup hanya dari pendapatan iklan yang kini semakin tersaingi oleh platform digital. 

“Padahal kita ada Komdigi yang harusnya memberi kebijakan luas. Jadi menurut saya lebih banyak ke persoalan kebijakan pemerintah yang tidak mendukung sepenuhnya bagaimana dunia televisi itu tumbuh, kembang pesat. Karena mereka dibiarkan dalam posisi hidupnya itu dari iklan,” ungkapnya.

Trubus menyarankan agar pemerintah mengatur alur iklan digital agar tidak menggerus pendapatan media konvensional, serta memberikan insentif fiskal.

“Harusnya pemerintah itu memberi perlindungan kalau semua iklan itu harusnya melalui televisi. Jangan iklan melalui YouTube, melalui media sosial lain, ada TikTok, dan sebagainya,” katanya. 

Selain itu, lanjut Trubus, pemerintah dapat mengurangi atau membebaskan pajak, karena selama ini pemerintah mengutip pajak dari industri televisi swasta cukup tinggi.

Trubus menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menyelamatkan industri media dari krisis berkepanjangan dan menjaga keberlangsungan profesi jurnalis sebagai bagian penting demokrasi.

Editor: Maswin