Kapolri Didesak Ambil Alih Kasus Tambang Ilegal di Halmahera Utara

JAKARTA, investor.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didesak mengambil alih penanganan kasus tambang nikel ilegal di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Pasalnya, hingga saat ini belum ada transparansi soal siapa saja pihak-pihak yang jadi tersangka dalam kasus tambang ilegal.

Direktur Eksekutif Anatomi Pertambangan Indonesia (API) Riyanda Barmawi mengatakan, kasus tambang ilegal tersebut melibatkan PT Wana Kencana Mineral (WKM). Dia menduga WKM tidak memiliki izin analisis dampak lalu lintas (Andalalin). 

"Perusahaan tersebut juga tidak mengantongi dokumen jaminan reklamasi. Sementara dia memiliki terminal khusus, masa dia memiliki terminal khusus tanpa mengantongi dokumen jaminan reklamasi,” ujar Ryanda dalam diskusi publik yang diselenggarakan API di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (27/6/2025).

Riyanda mengatakan, kasus tambang nikel itu sudah dilaporkan ke Polda Maluku Utara (Malut). Kemudian dua orang yang sudah ditetapkan tersangka oleh pihak Bareskrim Polri.

Laporan di Polda Malut terkait penjualan 90 ribu ton biji nikel yang sudah menjadi sitaan negara. Akan tetapi, biji nikel tersebut dijual oleh PT WKM secara diam-diam, yang diduga dapat merugikan keuangan negara. 

"Berdasarkan laporan yang kami terima, 90 ribu metrik ton or nikel yang telah dijual oleh PT WKM tersebut sudah masuk dalam laporan polisi di Polda Maluku Utara," tegas dia.

Namun, kedua tersangka tersebut belum diketahui secara pasti identitasnya. Pihaknya mendesak kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengambil alih kasus tambang nikel ilegal di Halmahera Timur karena merusak dampak lingkungan dan juga kerugian negara.

“Kami dapat informasi, telah ditetapkannya, ada dua orang tersangka di Mabes Polri. Tapi informasi tersebut kami masih cari tahu. Mudah-mudahan apabila memang benar, telah ditetapkan dua tersangka di Mabes Polri, kami berharap pihak direksi, terutama direktur utamanya juga ikut ditetapkan sebagai tersangka," jelas dia. 

Riyanda mengatakan, dari hasil praktek pertambangan ini membuat negara mengalami kerugian secara serius, terutama kerugian ekologis dan sektor lingkungan. Riyanda juga mendesak kepada para penegak hukum, agar segera menindak tegas dugaan perusahaan yang dilakukan oleh PT WKM.

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Maluku Utara, Hasby Yusuf menyoroti masifnya rusaknya lingkungan di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Menurut dia, polemik tersebut harus diatasi langsung oleh Presiden Prabowo.

"Saya memberikan pesan Presiden Prabowo harus turun tangan. Nggak bisa berharap kepada menteri, nggak bisa berharap kepada dirjen, nggak bisa berharap kepada kepala daerah, nggak bisa," kata Hasby Yusuf kepada awak media di Jakarta Pusat, Jumat (27/6/2025) petang. 

Dia menjelaskan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan kerusakan politik hukum sudah begitu parah.

"Presiden harus mengambil alih tanggung jawab politik ini. Misalnya, perbaikan tambang tidak bisa lagi diberikan tanggung jawab kepada gubernur atau beberapa menteri. Harus mengambil ini sebagai sebuah langkah politik baru untuk roadmap tambang Indonesia, tambang kita. Agar betul-betul untuk kepentingan masyarakat," jelas Hasby.

Hasby mengatakan semua langkah sudah tempuh. Yang belum hanya mengadu ke Mahkamah Internasional. 

"Maluku Utara ini mau mengaduk kemana? Kami punya nikel, kami punya tambang. Tapi kami nggak punya apa-apa, nggak dapat apa-apa. Yang kita dapat kerugian, dapat rusaknya lingkungan hidup dan penyakit," tandas Hasby.

Editor: Maswin