Dorong Daya Saing, Layanan Sertifikasi SNI Perikanan Terus Diperluas

JAKARTA, investor.id–Layanan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) produk kelautan dan perikanan terus diperluas. Sertifikasi menjadi nilai tambah agar produk kelautan dan perikanan nasional mampu bersaing secara global.

Guna mendukung langkah itu, Balai Besar Pengujian dan Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP), sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), akan menambah ruang lingkup sertifikasi menjadi 207 dari saat ini 22 ruang lingkup.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Tornanda Syaifullah menyatakan, KKP terus mendorong penerapan SNI di sektor kelautan dan perikanan guna menjamin mutu, keamanan, dan meningkatkan daya saing produk di sektor tersebut.

Untuk itu, KKP telah menerbitkan Permen KP No 06 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan. “KKP berkomitmen untuk terus memperluas layanan sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan guna mendorong daya saing produk perikanan nasional. Sertifikasi itu menjadi nilai tambah agar produk kita mampu bersaing secara global,” ujar Tornanda dalam keterangan yang dikutip Senin (14/07/2025).

Hingga saat ini, tercatat 207 SNI produk perikanan telah diterbitkan dan digunakan sebagai acuan dalam proses produksi maupun pengawasan mutu produk kelautan dan perikanan. Menurut Tornanda, penerapan SNI bertujuan bukan hanya untuk menjamin kandungan gizi dan keamanan produk perikanan, namun sertifikasi juga menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan preferensi dan kepercayaan konsumen dalam mengonsumsi ikan.

Saat focus group discussion (FGD) bertema Optimalisasi Layanan Pengujian dan Sertifikasi Penilaian Kesesuaian Produk Kelautan dan Perikanan yang digelar di Jakarta pada 9 Juli 2025, Kepala BBP3KP Rahmadi Sunoko mengatakan, BBP3KP, sebagai Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan (LSPro-HP), akan mendukung langkah perluasan layanan sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan.

Saat ini, BBP3KP tidak hanya menyelenggarakan layanan penerbitan sertifikat kesesuaian dan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI, namun juga terlibat dalam penyusunan Rancangan SNI (RSNI). 

BBP3KP tengah mengakselerasi program perluasan layanan SNI dengan menambah ruang lingkup layanan sertifikasi dan pengujian. LSPro-HP BBP3KP kini baru dapat melayani 22 ruang lingkup sertifikasi dan didukung oleh laboratorium pengujian dengan 28 ruang lingkup parameter. “Ke depan, akan kami kembangkan menjadi 207 ruang lingkup sertifikasi dengan dukungan laboratorium pengujian yang memiliki 44 parameter," jelas Rahmadi.

Dari total 207 SNI yang telah diterbitkan, sebanyak 152 di antaranya merupakan produk pangan perikanan dan 55 lainnya produk nonpangan. Cakupan ini menjadi pijakan penting dalam memperluas layanan sertifikasi produk kelautan dan perikanan berbasis SNI.

Sebagai bentuk penguatan mutu layanan, BBP3KP juga tengah mengembangkan laboratorium kalibrasi. Laboratorium ini akan menjadi elemen penting dalam menjamin ketertelusuran hasil uji dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil pengujian produk. “Pengembangan laboratorium kalibrasi akan mendukung sistem pengujian yang andal dan terpercaya, serta menjadi bagian penting dalam menjawab tuntutan sertifikasi berstandar internasional," tutur Rahmadi.

Bantu UMKM

Sedangkan Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) Fajarina Budiantari mengemukakan dukungan terhadap KKP dalam rangka perluasan layanan SNI produk perikanan. “Perluasan layanan SNI yang diinisiasi perlu didukung karena dapat mendorong UMKM senantiasa meningkatkan kualitas produk dan daya saing,” kata dia.

Rencana KKP dalam rangka memperluas layanan pengujian dan pendirian laboratorium kalibrasi juga mendapatkan apresiasi dan dukungan dari Direktur Akreditasi Laboratorium BSN Agustinus Praba Drijarkara. Menurut Agustinus, pengembangan laboratorium kalibrasi akan mampu mewujudkan ketertelusuran pengukuran, sehingga hasil pengujian dapat diandalkan dan dipercaya.

Sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pasar perikanan domestik sangat potensial untuk dioptimalkan lantaran kebutuhan pangan terus meningkat, terutama yang berbasis protein. Karena itu, prinsip kualitas dan penjaminan mutu produk perikanan harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen. Di 2032, konsumsi ikan dunia diperkirakan 203 juta ton. Berdasarkan laporan FAO, kenaikan itu karena faktor manfaat konsumsi ikan terhadap kesehatan.

Kandungan gizi ikan berperan signifikan pada fase pertumbuhan dan tahap kehidupan. Sementara itu, konsumsi ikan nasional juga menunjukkan kenaikan signifikan. Konsumsi ikan nasional saat ini 57,61 kilogram (kg) per kapita per tahun atau naik 38% dari 2015 yang hanya 41,11 kg per kapita per tahun. Hal itu menunjukkan tren permintaan pasar global yang meningkat yang diikuti kenaikan signifikan konsumsi ikan nasional. 

Editor: Tri Listiyarini