Beras Oplosan Diduga karena Disparitas Harga, Pemerintah Disarankan Hitung Ulang HET 

BOGOR, investor.id – Praktik beras oplosan mengakibatkan kerugian negara dan konsumen hingga puluhan triliun. Kementerian Pertanian bahkan menyebut angka Rp 99 triliun kerugian per tahun. Pakar Teknologi Industri Pertanian IPB Profesor Tajuddin Bantacut menduga hal itu sudah terjadi lama.

Tajuddin menilai, aksi para perusahaan nakal itu dipicu disparitas harga beli dan harga jual.  Karenanya, dia meminta pemerintah dan pihak pengusaha agar duduk bersama mengevaluasi harga beras. 

"Jadi kalau sekarang terlalu dini ya untuk membuat kesimpulan, sekarang kan masih dalam penyelidikan. Tetapi kalau kerugiannya mencapai 99 Triliun ini dugaan saya sudah berlangsung lama," ungkap Tajuddin.

Namun peneliti perberasan ini menduga kasus pengoplosan tersebut akibat perbedaan harga antara harga beli dari petani hingga harga jual di pasaran yang terlalu dekat.

Tajuddin mengungkapkan, harga gabah kering panen (GKP) saat ini ditetapkan Rp 6.500 per kilogramnya, sementara rata rata rendemen gahan untuk menjadi beras saat ini mencapai 52%. Artinya untuk menghasilkan beras satu kilogram saja diperlukan gabah hampir dua kilogram.

"Dengan harga GKP 6.500 kan untuk harga bahan bakunya saja sudah mendekati Rp 13.000, belum ditambah dengan biaya produksi," ungkapnya. 

Kondisi ini membuat para pengusaha di bidang beras tergiur untuk mengakali mutu beras, salah satunya pengoplosan beras medium dengan premium.

"Dugaan saya akibat GKP tinggi tetapi harga patokan HET tidak naik. Jadi saran saya semua pihak duduk bersama hitung ulang, bahan baku, dan ongkos produksi. Agar semua pihak senang," lanjutnya.

Editor: Maswin