Transisi Energi Butuh Dana Besar, Pasar Karbon Bisa Jadi Alternatif

JAKARTA, investor.id – Kepala Unit Pengembangan Karbon Bursa Efek Indonesia (BEI), Edwin Hartanto menyebut sektor energi merupakan kontributor utama emisi karbon secara global, terutama karena ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Hal ini, menjadi tantangan besar dalam mendorong transisi energi yang adil antara negara maju dan negara berkembang.

“Kalau kita melihat sumber utama emisi karbon, tentu sektor energi menjadi penyumbang terbesar, terutama yang masih bergantung pada bahan bakar fosil,” ujarnya dalam Energi Mineral Festival 2025 dengan tema Swasembada Energi: Masa Depan Indonesia di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Rabu (3/7/2025)

Edwin menjelaskan bahwa persoalan emisi karbon tak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik dan sejarah perkembangan industri global. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa saat ini memang memiliki emisi yang relatif lebih rendah, tetapi kontribusi akumulasi emisi mereka secara sangatlah besar.

“Amerika Serikat sendiri menyumbang sekitar 25% dari total emisi karbon secara historis, sementara Eropa juga berada di kisaran 25%. Jadi, hampir 50% emisi berasal dari dua kawasan tersebut. Sementara Indonesia, hingga tahun 2017, kontribusinya masih di bawah 1%,” jelas Edwin.

Ia menambahkan, emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer dapat bertahan antara 100 hingga 1.000 tahun. Oleh karena itu, narasi yang menyalahkan negara berkembang seperti Indonesia, China, Brasil, atau India sebagai penyumbang kerusakan lingkungan saat ini perlu ditinjau kembali dalam konteks sejarah dan tanggung jawab global.

Lebih lanjut, Edwin menilai bahwa mekanisme pasar karbon, termasuk perdagangan kredit karbon (carbon credit), menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung transisi energi negara berkembang tanpa membebani perekonomian nasional secara berlebihan.

“Keberadaan kredit karbon sangat krusial agar negara berkembang seperti Indonesia bisa mempercepat penggunaan energi terbarukan tanpa terlalu mengganggu stabilitas ekonomi,” tegas dia.

Edwin menggarisbawahi bahwa bauran energi di Indonesia masih sangat dominan oleh energi fosil. Saat ini, porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional baru mencapai sekitar 13%. Padahal target Indonesia adalah mendekati 90%.

“Ini masih sangat jauh,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan cukup kuat untuk menanggung seluruh pembiayaan transisi energi ini sendirian, sehingga peran internasional—terutama negara maju—sangat diperlukan.

Sementara menyangkut mekanisme pasar karbon, Edwin menjelaskan dua pendekatan utama dalam kebijakan karbon global, yakni skema berbasis kuota (cap and trade) dan kredit karbon berbasis atribut hijau (green attributes).

Dalam skema cap and trade, pemerintah memberikan kuota emisi kepada perusahaan. Perusahaan yang melebihi kuota tersebut harus membeli tambahan izin dari perusahaan lain yang berhasil menurunkan emisinya. “Mekanisme ini bukan berarti membolehkan polusi, tapi justru menjadi alat untuk mengendalikan total emisi yang dilepaskan,” ujarnya.

Ia mencontohkan bahwa beberapa sektor industri di Indonesia telah mulai menerapkan sistem kuota sejak 2013, dan terus meningkat cakupannya setiap tahun. “Pada 2023, sekitar 24% dari emisi sektor tersebut telah tercakup dalam skema kuota, dan tahun ini diperkirakan bisa mencapai 100%,” kata Edwin.

Selain skema kuota, pasar karbon juga mencakup perdagangan berbasis green attributes, yakni nilai tambah dari proyek-proyek rendah karbon yang bersifat sukarela. Menurut Edwin, kedua pendekatan ini memiliki peran penting dalam membentuk ekosistem pasar karbon yang sehat dan inklusif.

Belum lama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, pendanaan APBN untuk iklim sebesar Rp 76,3 triliun per tahun atau mencakup 3,2% dari APBN. Secara kumulatif total pendanaan APBN untuk iklim mencapai Rp 610,12 triliun dari 2016-2023, baru menyentuh 12,3% dari kebutuhan pembiayaan iklim hingga 2030.

Pendanaan transisi energi bagi negara berkembang semakin menantang karena risiko pelemahan ekonomi. Maka penggunaan energi fosil akan semakin panjang. Hal ini diperparah dengan situasi ekonomi dunia saat ini yang membuat banyak negara menekan alokasi investasi ke energi hijau dan terbarukan, sedangkan perubahan iklim tak terelakkan.

“Jika negara kehilangan investasi terhadap green energy karena kondisi ekonomi yang lemah, artinya proses transisi energi juga akan melambat dan penggunaan energi tak terbarukan seperti batu bara akan semakin panjang, sementara dampak climate change sendiri tidak terhindarkan,” urai Sri Mulyani.

Editor: Prisma Ardianto