Distribusi Subsidi BBM Dinilai Lebih Mendesak daripada Kenaikan Harga

JAKARTA, investor.id - Wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi sorotan publik, termasuk mengenai arah kebijakan energi nasional. Ketua Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KAUMY), Nasarudin menilai solusi persoalan energi saat ini tidak terletak pada kenaikan harga, melainkan pada pembenahan sistem distribusi BBM bersubsidi.

Menurutnya, kebijakan energi di era pemerintahan Prabowo Subianto harus tetap berpihak pada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM dan LPG bersubsidi berpotensi menekan daya beli, khususnya bagi kelompok rentan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Nasarudin menegaskan bahwa akar persoalan bukan pada besarnya anggaran subsidi, melainkan pada ketidaktepatan sasaran penerima manfaat.

“Pemerintah perlu mempertahankan harga BBM dan LPG bersubsidi, tetapi harus berani mengubah pola distribusinya. Masalah kita selama ini bukan pada subsidi, melainkan pada siapa yang menikmatinya,” ujar Nasarudin dalam keterangannya di Yogyakarta, Jumat (10/4/2026).

Ia menyoroti masih adanya ketimpangan di lapangan, di mana kelompok masyarakat mampu justru ikut menikmati subsidi energi. Kondisi ini dinilai tidak hanya menciptakan ketidakadilan sosial, tetapi juga membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

Sebagai solusi, Nasarudin mendorong transformasi sistem distribusi BBM subsidi melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti penggunaan kartu elektronik (e-money). Sistem ini dinilai mampu meningkatkan akurasi data penerima sekaligus memastikan distribusi subsidi lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, ia juga mengusulkan adanya skema khusus bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat mengakses subsidi energi secara tepat. Menurutnya, UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional sangat bergantung pada stabilitas harga energi untuk menjaga produktivitas usaha.

“UMKM juga harus mendapatkan akses terhadap subsidi energi. Perlu ada mekanisme khusus agar pelaku UMKM dapat merasakan langsung manfaat nyata dari kebijakan ekonomi pemerintah,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Nasarudin menekankan pentingnya inovasi dalam tata kelola subsidi energi agar tidak sekadar menjadi beban fiskal, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat.

“Dengan pendekatan yang tepat, subsidi energi tidak hanya menjadi beban fiskal, tetapi dapat bertransformasi menjadi alat strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat dan menjaga stabilitas sosial,” pungkasnya.

Editor: Natasha Khairunisa