Serapan Tenaga Kerja Menyusut, Pengusaha Minta Insentif Lebih Terarah

JAKARTA, investor.id - Kalangan pengusaha menilai rencana pemerintah untuk menggeser insentif fiskal ke sektor padat karya akan menjadi langkah penyeimbang antara penciptaan lapangan kerja dan penguatan struktur industri.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan saat ini, struktur investasi masih cukup didominasi oleh sektor padat modal seperti industri logam dasar dan pertambangan, sehingga wajar jika pemerintah mendorong sektor dengan daya serap tenaga kerja lebih besar.

Dia mengatakan pada tahun pada 2013, setiap tambahan Rp 1 triliun investasi mampu menyerap lebih dari 4.500 tenaga kerja baru. Sedangkan pada 2025, angka serap tenaga kerja per Rp 1 triliun investasi hanya sekitar 1.400 orang.

“Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun total nilai investasi tinggi, efek langsung terhadap penciptaan lapangan kerja relatif lebih rendah dibandingkan dekade lalu, yang sebagian dipengaruhi oleh meningkatnya proporsi investasi di sektor padat modal,” ucap Shinta saat dihubungi pada Jumat (24/4/2026).

Shinta menilai insentif fiskal akan optimal apabila dirancang secara targeted dan berbasis hasil (outcome). Lebih baik insentif menyasar dan berdampak langsung kepada industri. Insentif juga perlu dikaitkan dengan indikator kinerja seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan kapasitas produksi, ekspor, maupun upgrading teknologi akan memberikan dampak yang lebih nyata terhadap perekonomian.

Tanpa desain seperti ini, terdapat risiko bahwa insentif hanya mendorong pergeseran aktivitas ekonomi tanpa menciptakan nilai tambah baru.

“Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur” tutur Shinta.

Lebih lanjut, untuk memastikan sektor padat karya dapat berkembang secara berkelanjutan, pendekatan kebijakan perlu mendorong peningkatan kualitas, bukan sekadar kuantitas. Hal ini mencakup penguatan ekosistem industri, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta dorongan terhadap adopsi teknologi yang relevan.

“Selain itu, agenda penurunan high-cost economy (ekonomi berbiaya tinggi) juga menjadi perhatian serius dunia usaha, terutama karena berdampak pada struktur biaya di industri padat karya,” jelas Shinta.

Menurut dia, pemerintah harus terus melakukan deregulasi, penurunan biaya berusaha, hingga penyederhanaan birokrasi serta harmonisasi kebijakan pusat-daerah. Dengan pendekatan tersebut, sektor padat karya dapat tetap kompetitif sekaligus bergerak menuju aktivitas dengan produktivitas yang lebih tinggi dan terintegrasi dalam rantai pasok yang lebih luas.

Insentif Fokus ke Sektor Hilirisasi nikel

Editor: Natasha Khairunisa